Akademisi Unas TB Massa Djafar menyebut Permendikbud Ristek No 30/2021 yang di dalamnya diduga terdapat pasal selundupan merupakan paket agenda arus kapitalisme global.
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Permendikbudristek 30 tahun 2021 agar direvisi. Di antara pasal yang sangat problematis yaitu Pasal 5 ayat 2 dan 3.
didikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diprediksi terancam direshuffle
Dosen UIN Jakarta Ima Sri Rahmani menyebut lokalisasi lebih baik dibanding dibiarkan sporadis.
Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mirip dengan isi Isi Permendikbud 30 Tahun 2021.
Politisi PDIP MY Esti Wijayati menanggapi Permendikbudristek No 30 tahun 2021. Menurutnya Permendikbudristek ini harusnya dapat dukungan bukan dipermasalahkan.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbud 30 Tahun 2021 ditasirkan ‘zina boleh tapi tidak dengan kekerasan’.
Kontroversi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 menyita perhatian publik.
Ulama NU, KH Cholil Nafis dicaci maki warganet lantaran meminta Permendikbud No 30 Tahun 2021 direvisi karena dianggap legalkan zina di kampus.
Politisi PKS Guntur Romli menegaskan hanya penjahat kelamin yang menolak Permendikbud No 30 Tahun 2021.
Nadiem Makarim tak terima dirinya difitnah mendukung seks bebas di kampus atau perzinahan terkait Permendikbud No 30 Tahun 2021. Sebaliknya, ia menyebut Permendikbud No 30 Tahun 2021 adalah produk hukum panuh inovasi
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyesalkan sikap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
Meski menuai polemik, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya mengungkap alasan dirinya menyetujui dan menandatangani Permendikbud No 30 Tahun 2021
Pakar hukum Ahamd Tholabi Kharlie mengusulkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbud No 30 Tahun 2021 agar dievaluasi
Komisi X DPR RI berencana memanggil Menristek Nadiem Makarim terakait Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang menuai polemik dan protes keras dari banyak pihak.
