Pakar hukum tata negara Agus Riewanto menilai majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) bisa dijatuhi sanksi pidana atas putusan memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024
Komnas HAM mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) ihwal penundan Pemilu 2024
Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih plin plan untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Perwakilan Jabodetabek menilai putusan PN Jakpus yang meminta Pemilu 2024 ditunda tidak memiliki dasar.
Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera memberikan sanksi terhadap Hakim PN Jakarta Pusat
Menko Polhukam Mahfud MD ajak lawan habis-habisan putusan PN Jakarta Pusat perintahkan penundaan Pemilu 2024. Tidak bisa dibiarkan!
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan KPU tunda Pemilu 2024 langsung panen kecaman dan reaksi keras. Serbuan berbagai penjuru langsung berdatangan
Akhirnya, pihak yang ingin Pemilu 2024 diungkap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Siapakah pihak yang dimaksud itu? Simak penjelasannya
Isu penundaan Pemilu 2024 kembali ramai diperbincangkan. Penundaan Pemilu 2024 itu kabarnya sudah digelontorkan dengan dana yang sangat besar agar Pemilu 2024 ditunda
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tiga analisa terkait kencangnya isu penundaan Pemilu 2024 oleh pihak-pihak tertentu.
Pengamat politik Ujang Komarudin menakar pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet soal penundaan Pemilu 2024
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo angkat suara terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dihembuskan hingga menimbulkan kegaduhan
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga turut mengomentari terkait dengan pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet soal penundaan Pemilu 2024
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet melempar isu wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dikritik keras PDIP
Politisi PDIP Masinton Pasaribu punya informasi, mafia minyak goreng sedang mengumpulkan uang untuk biayai penundaan Pemilu 2024 dan bayar sidang MPR
