POJOKSATU.id, JAKARTA – Narasi dari Presiden Joko Widodo yang mempersilakan para penolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Ada perbedaan mendasar dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal presidential threshold (PT) nol persen oleh sejumlah…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengajuan Judicial Review (JR) UU Pemilu soal Presidential Threshold (PT) yang dilakukan tokoh nasional, DR. Rizal Ramli…
POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan jadwal persidangan atas pengajuan permohonan Judicial Review (JR) terhadap UU 2/2020 tentang…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Gugatan jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) di Mahkamah Konstitusi akhirnya mendapatkan jadwal persidangan. Aktivis Prodem pada Jumat…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) telah terang benderang termaktub dalam pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945….
POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak melarang mantan narapidana kasus…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi telah mengetok palu untuk memutuskan eks napi korupsi bisa ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Tim hukum TKN Jokowi-Maruf dinilai telah mengerdilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)lantaran menggunakan pendekatan hukum konservatif, prosedural, dan…
POJOKSATU.id, JAKARTA – Amien Rais sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi tersangka Eggi Sudjana yang dijerat kasus makar…
Terungkap, anggota FPI sengaja sebar video hoax rusuh demo MK karena ingin pengaruhi masyarakat agar mau ikut lengserkan Jokowi dari kursi Presiden
Gugatan Perindo ke MK soal masa jabatan wapres membuat geram relawan Jokowi. Pertanda apa?
POJOKSATU.id, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa…
“MK jangan main aman. Seharusnya dilihat juga proses yang berjalan saat pilkada. Bukan sekadar pilkada.”
“Manfaatnya, roda pemerintahan yang definitif bisa berjalan normal. Sehingga bisa melakukan pemerintahan yang baik, memenuhi amanah yang diberikan rakyat Indonesia kepada bupati, walikota dan gubernur.”
