Sebanyak 512 (Lima Ratus Dua Belas) botol Miras Pabrikan berbagai merk, disita Satres Narkoba Polres Majalengka, dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) menghadapi bulan suci Ramadhan
Kapolsek Kawasan Muara Baru AKP Muhammad Debby menuturkan kejadian perkelahian di atas kapal. Pelaku dan para korban sempat tenggak minuman keras sebelum berkelahi.
Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Deding Ishak menilai Indonesia dalam kondisi darurat minuman beralkohol.
POJOKSATU.id, KARAWANG- Empat orang dikabarkan meninggal dan tiga lainnya kritis setelah menenggak minuman keras saat pesta minuman keras di Kabupaten…
POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar Hukum, Ahmad Tholabi Kharlie menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang izin investasi…
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menolak Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras. Miras lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dikeluarkan Jokowi untuk melegalkan miras di Sulawesi Utara, NTT, Bali dan Papua. Putra Manado, Rocky Gerung, menolak keras rencana ini.
Pemprov Papua menolak Perpres 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras. Perpres ini berlaku untuk daerah tertentu mulai Papua, NTT dan Bali.
Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Jokowi yang membuka izin investasi miras di NTT, Papua dan Bali.
POJOKSATU.id, JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati turut menyoroti peraturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan membuka izin…
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar ikut menanggapi legalisasi miras di Indonesia sesuai Perpres No 10 Tahun 2021. Perpres ini ditandatangani Jokowi.
Presiden Jokowi melegalisasi miras sesuai Perpres No 10 Tahun 2021. Industri minuman keras ini bakal lebih terbuka untuk berkembang di Indonesia. Bagaimana tanggapan pengamat?
Wasekjen DPP PA212 Novel Bamukmin menanggapi pemerintahan Jokowi yang hendak membuka pintu izin investasi industri miras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.
Salah satu koalisi pemerintah, PPP, menyatakan menolak Peraturan Presiden Jokowi terkait membuka izin investasi minuman keras (miras). Biasanya PPP ini sejalan dengan Jokowi.
POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK menolak keras peraturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan membuka izin…
