Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad membongkar motif diringankannya hukuman terdakwa kasus korupsi bansos Covid-19 eks Mensos Juliari Peter Batubara.
Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad membongkar motif diringankannya hukuman terdakwa kasus korupsi bansos Covid-19 Juliari Peter Batubara
Aktivis anti korupsi menilai vonis Juliari Batubara tak terlalu berat jika dibandingkan perbuatannya. Untuk itu Presiden Jokowi diminta turun tangan atas vonis ini.
Selain divonis 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar, hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara juga dicabut selama empat tahun
Eks Mensos Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis dibacakan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdakwa korupsi bansos Covid-19 Juliari P Batubara tidak cukup hanya divonis hukuman mati. Harus ditambah dengan jenis hukuman lain.
Muhammad Damis, hakim ketua yang mengadili eks Mensos Juliari Batubara, menyebut bahwa pelaku suap tempatnya di neraka.
Sidang lanjutan korupsi bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos) akan kembali digelar besok, Senin (24/5).
Amplop titipan eks Mensos Juliari Batubara ke Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti berisi uang Rp500 juta. Ketua PDIP Kendal Jawa Tengah ini hanya mengucapkan’ terima kasih’.
Politisi Demokrat Benny K Harman meminta Mensos Tri Rismaharini menjelaskan info yang beredar tentang 16,7 juta penerima bansos fiktif dan tidak ada NIK.
KPK menggeledah dua rumah berkaitan kasus korupsi bansos yang menjerat politisi PDIP Juliari P Batubara. Satu rumah di Bekasi dan satu di Cipayung, Jaktim, digeledah KPK.
Distribusi bansos Corona (Covid-19) di Kabupaten Jember Jawa Timur tak tepat sasaran. Sebanyak 3.783 warga yang sudah meninggal terdata sebagai penerima bansos.
Pemberitaan Majalah Tempo terkait kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 mantan Mensos Juliari Batubara, membuat heboh beberapa waktu lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunggah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Ada kenaikan drastis dibanding 2017 lalu.
POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara akhirnya angkat bicara soal kabar keterkaitan Gibran Rakabuming Raka dalam…
