Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan belum menemukan adanya bukti atau fakta bahwa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diduga menerima suap dari pengusaha sawit
Diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi impor minyak goreng. mantan Mendag M Lutfi ogah bicara dan langsung nyelonong
Dari pengalaman kerja yang dimiliki Zulkifli Hasan (Zulhas), pengamat politik Nailul Huda sangsi masalah minyak goring (migor) bisa diselesaikan. Apalagi migor curah sudah dilempar ke LBP.
Usai sikat mafia minyak goreng, kini Jaksa Agung ST Burhanuddin ditantang usut tuntas dugaan mafia pupuk bersubsidi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk untuk mengurusi minyak goreng (migor) oleh Presiden Joko Widodo
Untuk mengatasi permasalahan minyak goreng di Indonesia, Mendaf Muhammad Lutfi tidak akan bisa melakukannya sendiri. Karena itu, Mendag disarankan lebih banyak melibatkan Polri
Dengan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk urusi permasalahan minyak goreng di Indonesia, anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat kesalahan
Makin meruncing, PDIP tak terima Presiden Jokowi tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan urusi sengkarut minyak goreng. Padahal dekat dengan tersangka kasus minyak goreng yang sedang ditangani Kejaksaan Agung
Politisi PDI-Perjuangan Deddy Yevri Sitorus tidak terima dengan penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus minyak goreng
Kejagung masih menelusuri bagi-bagi uang gratifikasi Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.
Setelah mafia minyak goreng dan penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024, Masinton Pasaribu punya info terbaru. Kali ini biodiesel senilai triliunan
Politisi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu kembali bersuara terkait kasus ada perusahaan sawit yang siap mendanai penundaan Pemilu 2024.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kejagung mengusut tuntas info dari politisi PDIP Masinton Pasaribu soal perusahaan sawit akan bayar sidang MPR demi ubah konstitusi.
Partai pendukung Presiden Jokowi mulai menentang kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng (CPO). Padahal kebijakan ini belum berlaku.
Politisi Gerindra Habiburokhman ikut menanggapi klaim politisi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut kasus minyak goreng dikaitkan biaya penundaan pemilu dan membayar sidang MPR.
