(DO) yang dilakukan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto dalam kasus Asabri, sudah tepat dari segi aturan atau undang-undang
Dibeberkan KPK, ternyata ini kasus yang membuat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring dalam OTT KPK pada Rabu (5/1/2021) siang.
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakkir menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi haruslah berdasarkan kerugian faktual
Walikota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) Rahmad Effendi ditangkap KPK bersama seorang pengusaha
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Adhie Masardi terus ‘goyang’ dugaan korupsi semaca Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Kali ini RS Sumber Waras dan TransJakarta bekas dari Cina diungkit
Dokumen dugaan korupsi yang bisa menyeret Ahok akan diserahkan ke KPK. Coba tebak tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno menilai penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil seharusnya dituntut dan diancam dengan pidana hukum yang lebih berat dibandingkan pihak swasta dalam kasus-kasus korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri diminta memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Andi Hamzah menjelaskan definisi atau maksud pengulangan tindak pidana dalam kasus atau perkara pidana
Pakar Pidana dari Universitas Trisakti, Dian Adriawan menilai jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung keliru dengan menuntut pidana hukuman mati kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (persero) Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat
Ahli Hukum Pidana atau Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa menilai, tuntutan pidana hukuman mati terhadap Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dalam kasus dugaan korupsi Asabri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai keliru
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memberikan kritikan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang menuntut pidana hukuman mati kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (persero), Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat
Pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi yang sekaligus menjadi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno menilai tuntutan pidana hukuman mati terhadap Presiden PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dalam kasus dugaan korupsi Asabri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tepat
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi izin penggunaan kawasan hutan dan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia
