Selain menyerap aspirasi, Ridwan Kamil juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar tertinggi se-Pulau Jawa sebesar 5,45 persen.
Ada dinamika dalam pelaksanaan program Petani Milenial. Hal itu terjadi karena Pemda Provinsi Jabar menjadi jembatan tiga pihak, yakni petani milenial, perbankan, dan offtaker.
Salah satu dari kerja sama tersebut adalah Program One Pesantren One Product (OPOP) akan diadopsi oleh pesantren-pesantren di Sumut.
Jabar juga memiliki program revolusi mental yang diimpelementasikan lewat Jabar Masagi, sebuah model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan paripurna.
Dengan nilai realisasi investasi tertinggi ini, Jabar memberikan andil besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Masyarakat harus tetap menjaga diri, bila ada gejala seperti COVID-19 diminta untuk memeriksanya atau melakukan isolasi mandiri.
Ridwan Kamil mengungkapkan, guna menurunkan inflasi, Pemda Kabupaten Cirebon bisa melakukan subsidi anggaran transportasi barang.
Masyarakat Tionghoa berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, toleransi antar warga, dan mencegah bibit intoleransi dan ekstrimisme.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 154 kepala sekolah dan 27 pejabat fungsional di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar
Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’. Rakornas yang dihadiri 4.545 peserta ini akan terbagi dalam empat panel.
Gubernur menekankan agar bank bjb meningkatkan komposisi kredit kepada pelaku UMKM.
Peran BPKP sangat strategis dalam membina para pelaku pembangunan sehingga pembangunan bisa berjalan cepat tanpa melanggar aturan.
Ridwan Kamil meyakini Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat terhindar dari resesi yang diisukan datang tahun ini
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dengan ditolaknya kasasi tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi contoh agar negara tidak ragu-ragu memberi hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Jabar sudah diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang kemudian dijadikan standard nasional.
