Usai Presiden Jokowi buka kembali ekspor minyak goreng, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan langsung bereaksi.
Ada kabar terbaru terkait ekspor minyak goreng dibuka lagi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggalang aksi keprihatinan petani sawit dari 22 provinsi. Aksi dipusatkan di Jakarta di Kantor Kemenko Perekonomian.
Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil serta siap menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menduga kasus korupsi izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag) melibatkan instansi lain.
Eko Patrio sindir Mentag Muhamad Lutfi yang pernah sesumbar berantas mafia minyak goreng, ternyata anak buahnya sendiri. Jangan-jangan tidak cuma minyak goreng
Beredar foto Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan salah satu tersangka ekspor minyak goreng MP Tumanggor di media sosial. Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana sebut orang dekat Opung
Presiden Jokowi mengakui ada permainan HET minyak goreng curah, sehingga kebihakan HET tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan
Diungkap Uni Irma, sosok Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan anak buah Mendag Muhammad Lutfi itu ternyata…oh…begitu
Aneh kalau Menter Perdagangan Muhammad Lutfi tidak tahu kebijakan ekspor minyak goreng oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wadhana
Pesan dari Komisi VI DPR RI untuk Menteri Perdagangan Muhammad Lutif setelah anak buahnya tersangka korupsi ekspor mnyak goreng. Tidak lama kok
Dibongkar Arief Poyuono, kebijakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana tidak mungkin tidak diketahui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
Usai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana tersangka ekspor minyak goreng, Komisi VI desak Kejagung periksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
