Penopang Jembatan Cigereuh Kabupaten Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan
Berdasarkan laporan Dinas Bina Marga Jabar bahwa jembatan Cigereuh mengalami kerusakan pada sisi penopan yang harus segera diperbaiki.
Berdasarkan laporan Dinas Bina Marga Jabar bahwa jembatan Cigereuh mengalami kerusakan pada sisi penopan yang harus segera diperbaiki.
Komisi V mengapresiasi pelayanan yang telah dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia tersebut.
Empat Pilar Kebangsaan meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar bangsa Indonesia dalam berkehidupan bangsan dan negara.
Pemahaman kebersamaan dalam bingkai NKRI harus terus dirajut agar masyarakat memiliki pemahaman dalam berbangsa dan bernegara.
Kurangnya pemahaman generasi muda saat ini terkait pentingnya melaksanakan nilai-nilai pancasila yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu dari Pancasila, UUD 1945 menjadi landasan Konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Empat Pilar Kebangsaan sangat penting sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Adapun pembahasan P2APBD tersebut, tengah dilakukan di tingkat pembahasan oleh komisi.
Perda yang menjadi perhatian, nantinya perda itu dapat dimasukkan ke dalam Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan yakni perda tentang pengarusutamaan gender.
Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Heri Dermawan mengatakan, jika Provinsi Sumatera Selatan ini sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang RPPLH.
“Kami kesini ingin mengetahui RPPLH yang ada di DKI Jakarta, mengingat daerah ini begitu kompleks dalam persoalan lingkungan hidup,” ungkap Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jabar, Asep Arwin.
Banyak point-point penting yang menjadi bahan pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI seperti penegakan hukum serta penyesuaian data.
“Karena pada saat ini banyak masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni tetapi tanahnya itu bukan milik mereka, melainkan milik Pemkot, Pemkab, ataupun PJKA,” ujarnya.
“Jadi saya sangat mendukung apapun yang bisa kita sinergikan agar Reforma Agraria segera terjadi, saya yakin bahwa itu memang persoalan yang tidak mudah memang karena ada banyak kepentingan perusahaan yang memiliki modal besar,” pungkasnya.
“Kami siap meminta maaf langsung kepada korban. Saya juga secara pribadi siap untuk melakukan pembinaan kepada staf saya agar peristiwa serupa tidak terjadi di masa mendatang,” katanya.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi Jabar dengan dukungan yang kuat dari DPRD. Serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media dan seluruh masyarakat Jawa Barat,” ujar Gubernur.