DPR dan Pemerintah Sepakati Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen di BUMN
Pemerintah dan DPR sepakat menteri serta wakil menteri dilarang rangkap jabatan di BUMN, tapi pejabat eselon I masih diperbolehkan.
Topik
2 artikel
Pemerintah dan DPR sepakat menteri serta wakil menteri dilarang rangkap jabatan di BUMN, tapi pejabat eselon I masih diperbolehkan.
beberapa direksi BUMN tersangkut perkara merugikan keuangan negara. Business judgment rule tidak pernah mendapat tempat di putusan hakim