Oknum polisi pakai mobil dinas PJR untuk pacaran Bripda Arjuna Bagar langsung dipecat? Ini penjelasan Kakorlantas Polri Irjen Istiono
Setelah Kanit Reskrim yang dicopot, kemungkinan besar Kapolsek Percut Sei Tuan AKP AKP Janpiter Napitupulu juga bakal ikut menyusul anak buahnya. Itu terkait wanita pedagang yang dipukul preman tapi malah dijadikan tersangka
Amnesty Internasional Indonesia mendesak Presiden Jokowi batalkan keputusan Pimpinan KPK terkait pemecatan Novel Baswedan Cs. Alasannya karena KPK mengabaikan temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman RI.
Fahir Hamzah meminta Novel Baswedan Cs yang dipecat dari KPK agar tidak merengek dan cengeng. Tapi Fahri Hamzah juga menyerempet PKS. Begini ceritanya
Tanpa menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), KPK tetap akan pecat Novel Baswedan Cs.
AKP Stepanus Robin Pattuju resmi dipecat secara tidak hormat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/5/2021)
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN sebaiknya dilakukan sesuai jadwal dan amanat Undang-Undang
51 pegawai KPK tak lulus TWK layak dipecat karena terang-terangan melawan pimpinan serta bersikap reaksioner dan frontal pakai propaganda sampai provokasi
Buntut pemecatan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya, semua komisioner KPK yakn Firli Bahuri Cs harus dipecat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa 75 pegawai tak lolos TWK dinonaktifkan berdasarkan SK Pimpinan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menonaktifkan 75 pegawai yang salah satunya adalah Novel Baswedan.
Masa depan Novel Baswedan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru setelah beredar SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.
Novel Baswedan resmi dinonaktifkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan SK Pimpinan KPK mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Meski mendapat tekanan dari publik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai tetap menindaklanjuti hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyarankan, negara lebih baik membubarkan KPK jika benar 75 pegawai dipecat hanya karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
