Pemeriksaan Terinci BPK, Pemkot Bandung Hadirkan Opini WTP Kelima Secara Beruntun
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen menghadirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemerintah Kota Bandung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar, Selasa (14/3) di Kantor BPK Jabar.
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik di seluruh Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat mulai melakukan pemeriksaan interim atau audit pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan terinci.
POJOKSATU.id, BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Jawa…
POJOKBOGOR.com – Pemerintah Kabupaten Bogor meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat atas Laporan…
Bupati Bogor Ade Yasin pernah membangga-banggakan 6 kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut. Sekarang kena OTT KPK bareng perwakilan BPK Jabar. Benarkah 6 kali WTP hasil ‘perselingkuhan’?
dissenting opinion Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto dalam kasus Asabri menjadi oase dalam padang gurun pemberantasan korupsi yang tidak berkepastian
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
“Bahwa masukan dari BPK sudah saya catat, insyaallah akan saya sampaikan pada pimpinan. Termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diberikan secara tertulis pada kami akan ditindaklanjuti dengan para kepala dinas dan DPRD,” imbuhnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan kejanggalan pembayaran gaji dan TKD pegawai di Pemprov DKI mencapai Rp 862 juta.
POJOKSATU.id, JAKARTA- Center for Budget Analysis (CBA) menentang keras rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa…
BPK menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang nilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
BPK akan menyelenggarakan Festival Untuk Negeri (FUN). Festival itu digelar sepanjang bulan Agustus hingga Desember 2020.
Kasus gagal bayar klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diharapkan bisa selesai dalam kurun waktu 3 tahun.