Jadi Guru Honorer Selama 15 Tahun, DPR Soroti Lambannya Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
JAKARTA, POJOKSATU.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly, menilai persoalan ketidakpastian status guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah diminta mempercepat penataan tenaga pendidik, terutama mereka yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Politikus yang akrab disapa Amure itu mengungkapkan, masih banyak guru di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan yang telah mengajar selama 5 hingga 15 tahun, tetapi belum memperoleh kepastian status kepegawaian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena pengabdian panjang para guru belum diimbangi dengan jaminan kesejahteraan dan kepastian karier. “Kami meminta pemerintah memprioritaskan guru dalam pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan melainkan ujung tombak, sehingga jika ingin pendidikan kita maju maka guru harus menjadi prioritas utama,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia mengingatkan, ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama berpotensi menurunkan semangat tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pembelajaran dan pembangunan sumber daya manusia. Amure menegaskan, pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan PPPK guru berjalan lebih cepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengabdian para tenaga pendidik senior, termasuk mereka yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Amure mengusulkan empat langkah yang perlu dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Pertama, penetapan formasi PPPK guru harus didasarkan pada kebutuhan nyata masing-masing sekolah. Kedua, pemerintah perlu menyediakan kebijakan afirmasi bagi guru honorer senior serta tenaga pendidik yang bertugas di daerah 3T. Ketiga, proses administrasi hingga penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta PPPK yang telah lulus seleksi harus dipercepat. Keempat, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak guru PPPK sesuai peraturan perundang-undangan. Selain persoalan pengangkatan, Amure turut mengkritik pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal mengusulkan kebutuhan formasi guru kepada pemerintah pusat. Padahal, sejumlah sekolah masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar. Ia meminta koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Keuangan diperkuat. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar kebutuhan formasi sejalan dengan ketersediaan anggaran penggajian. “Pemerintah daerah harus aktif mengusulkan formasi sesuai kebutuhan riil sekolah agar persoalan kekurangan guru tidak terus berlarut. Tidak boleh ada lagi alasan keterbatasan anggaran daerah yang mengorbankan nasib pengabdian para guru,” ucapnya. Lebih jauh, Amure mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak akan cukup untuk meningkatkan kualitas sekolah apabila persoalan kesejahteraan guru belum diselesaikan. Baginya, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari keberpihakan negara terhadap tenaga pendidik melalui pemenuhan hak, perlindungan, serta kepastian status pekerjaan. Ia berharap percepatan pengangkatan PPPK penuh waktu dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.