POJOKSATU.id - Tak hanya tawuran, pelaku juga melakukan penjarahan di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.
Aksi ini memicu keamanan kian memprihatinkan kawasan Belawan. Aksi tersebut terjadi pada Sabtu (4/4/2026) dini hari.
Tawuran antar kelompok yang awalnya pecah di kawasan Titi Satu sekitar pukul 23.30 WIB, meluas hingga ke permukiman warga pada pukul 03.00 WIB.
Baca Juga: Di Depan Kantor Mewah Demokrat Karawang, Teh Celly Pilih Ngobrol dengan Penjual Jamu
Menurut pengakuan warga tawuran tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan.
Namun, laporan tersebut dinilai tidak mendapat respons cepat, sehingga situasi semakin tak terkendali.
Tak hanya tawuran, kelompok tersebut pun ikut menyasar rumah warga dan menjarah barang-barangnya.
Baca Juga: PPPK Aman dari PHK, Tapi APBD Terancam Jebol, Ini Yang Dilakukan Pemkab Rejang Lebong Bengkulu
Salah satu korban, Horas Hutauruk (44), mengalami penyerangan hingga rumahnya dirusak dan dijarah oleh massa.
Rumah korban mengalami rusak sedang, dengan kondisi kaca jendela pecah, pintu rumah dirusak, dan kios miliknya diobrak-abrik.
Tak hanya itu, korban juga melaporkan sejumlah barang berharga hilang, termasuk dua unit sepeda motor, rokok, beras, serta barang dagangan lainnya.
Tak hanya merusak dan menjarah, istri dan anak korban pun mendapatkan ancaman berupa senjata tajam dari pelaku.
Bahkan, para pelaku juga mengancam akan membakar rumah dengan membawa bahan bakar jenis pertalite.
Horas Hutauruk sempat mencoba melawan, namun jumlah pelaku yang banyak membuatnya tidak berdaya.
Upaya meminta bantuan warga sekitar pun tidak membuahkan hasil karena situasi yang mencekam.
Baca Juga: Dipantau BKD! WFH ASN Jateng Wajib Absen Pakai GPS Sesuai Lokasi Rumah Lewat Aplikasi SINAGA
Terkait dengan peristiwa ini, masyarakat meminta perhatian dari Kapolda Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja jajaran di lapangan khusunya Polres di wilayah Belawan.
Tak hanya itu, Wali Kota Medan juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas terhadap aparat lingkungan yang dinilai kurang responsif terhadap kondisi warganya. ***