POJOKSATU.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memasuki fase paling krusial pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten dan kota pada 25–26 November 2025.
Setelah masa tanggap darurat berakhir, kini tantangan terbesar adalah rekonstruksi dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp30,5 triliun hingga 2028.
Kepala Tim Posko Darurat Bencana Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan pemerintah telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P sebagai peta jalan pemulihan jangka menengah.
Baca Juga: Sosoknya Sedang Disorot, Mendes Yandri Susanto Ternyata Miliki Harta Sebanyak Rp20,7 Miliar
“R3P sudah kita susun. Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp30,5 triliun dan akan kita usulkan ke kementerian terkait serta BNPB untuk dukungan pembiayaan,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumut, dikutip Rabu (25/2/2026).
Korban dan Wilayah Terparah
Bencana yang ditetapkan berstatus tanggap darurat sejak 27 November 2025 itu berdampak luas.
Wilayah paling parah terdampak antara lain Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Dairi, dan Humbang Hasundutan.
Data terbaru mencatat 376 orang meninggal dunia. Angka tersebut bertambah satu korban setelah ditemukan dalam proses pencarian. Sementara 40 orang masih dinyatakan hilang.
Basarin menegaskan, pencarian masif telah dihentikan seiring berakhirnya masa tanggap darurat. Namun jika ditemukan indikasi keberadaan korban saat pembangunan infrastruktur atau hunian, pencarian akan kembali dilanjutkan.
Infrastruktur Rusak dan Tantangan Teknis
Salah satu fokus utama R3P adalah pemulihan infrastruktur vital. Di Tapanuli Tengah, hujan ekstrem pada 11 dan 16 November memicu pendangkalan sungai serta merusak tanggul Sungai Tukka dan Sungai Badiri.
Baca Juga: KIP Kuliah 2026 Makin Selektif, Kuota Ditentukan Data Sosial dan Hasil SNBP-SNBT
Delapan jembatan di Desa Sijiring-Giring, Kecamatan Tukka, sempat putus.
Lima telah diperbaiki melalui kolaborasi posko darurat dan TNI AD, sehingga akses kini dapat dilalui kendaraan roda dua dan sebagian roda empat.
Di Desa Bahair, dua jembatan Aramco telah dibangun, meski satu sempat rusak dan kini diperbaiki. Pembangunan jembatan Aramco dan Bailey juga masih berlangsung di sekitar Bandara Pinangsori.
Pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca pada 18–21 November dari Bandara Silangit dan Kuala Namu untuk mendistribusikan hujan agar tidak terkonsentrasi di satu wilayah.
Baca Juga: Resmi! Presiden Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama ASN 2026, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini
Ribuan KK Masih Berjuang
Di Tapanuli Tengah, sekitar 626 kepala keluarga tercatat mengungsi. Lebih dari 300 KK berasal dari Kecamatan Tukka dan lebih dari 200 KK dari Badiri.
Pengungsi Badiri telah dipindahkan ke hunian sementara di Pinangsori, termasuk Asrama Haji dan Rusunawa. Sementara 313 KK di SMA 1 Tukka dan SD Sipange menerima bantuan pengganti sewa rumah.
Skema bantuan terdiri dari satu bulan pengganti sewa dari pemerintah daerah, dilanjutkan dana tunggu hunian selama tiga bulan dari BNPB. Namun pencairan dana tersebut masih terkendala proses pendataan dan verifikasi.
Baca Juga: Keutamaan Salat Dhuha, Waktu Terbaik hingga Doa yang Dianjurkan Lengkap dengan Dalilnya
Pendataan faktual juga dilakukan terhadap 380 keluarga terdampak di Desa Aik Horsik dan Lopian untuk memastikan akurasi penerima bantuan.
Huntara dan Huntap Dikebut
Di Tapanuli Selatan, pembangunan hunian sementara terus dikebut dengan target seluruh pengungsi menempati unit sebelum Lebaran.
Rinciannya, Desa Napa di Kecamatan Garoga mencapai progres 90 hingga 95 persen dengan 252 unit. Eklatong 120 unit, Perkebunan Hapesong 145 unit, dan Lapangan Bola Simarpinggan 200 unit.
Baca Juga: Genjot UMKM di Tengah Lesunya Pasar, Dadang Supriatna Wajibkan ASN Belanja Produk Lokal
Untuk hunian tetap, progres di Sibolga mencapai 60 hingga 70 persen, sedangkan di Tapanuli Tengah sekitar 40 hingga 50 persen karena kendala lahan.
Pemprov Sumut tengah memfasilitasi lahan seluas 1,7 hektare bekerja sama dengan PT Mujur Timber dan Kementerian Agama.
Baca Juga: Embung Picu Banjir Saat Musim Hujan, Ono Surono Desak Koordinasi dan Turun Tangan Serius
Sejumlah pihak turut berkontribusi, mulai dari APBD Provinsi Sumut, Posko Langkat, Buddha Suchi, Kementerian PKP, hingga BNPB melalui skema in-situ dan ex-situ.
Untuk delapan rumah rusak berat di Kecamatan Sorkam, masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan Rp60 juta per unit, terdiri dari Rp52 juta material dan Rp8 juta upah tukang dengan pola gotong royong.
Pemulihan Masih Panjang
Basarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim BPBD dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.
Ia menegaskan, fase rekonstruksi akan menjadi ujian koordinasi lintas lembaga dan konsistensi pendanaan.
“Proses pemulihan ini masih panjang. Kita butuh dukungan semua pihak agar masyarakat terdampak bisa kembali hidup normal,” katanya.
Jika ditarik dalam konteks lebih luas, angka Rp30,5 triliun bukan hanya soal biaya membangun ulang rumah dan jembatan.
Ini adalah investasi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Utara pascabencana terbesar dalam beberapa tahun terakhir. ***