POJOKSATU.id – Bulan Ramadan 2026 diminta tidak menjadi alasan turunnya produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).
Justru sebaliknya, Ramadan harus menjadi momentum pembuktian integritas dan percepatan pelayanan publik.
Pesan tegas itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat menjadi pembina upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga: Dicoding dan Kemenko PMK Rilis Platform Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI
Dalam arahannya, Surya menekankan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Dan kepercayaan itu, katanya, dibangun bukan melalui retorika, melainkan melalui kinerja nyata.
Ramadan Bukan Alasan Pelayanan Melambat
Surya mengingatkan bahwa ibadah puasa tidak boleh menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.
“Puasa bukanlah jadi alasan bagi kita kinerja menjadi turun. Bulan puasa tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik,” tegasnya di hadapan ASN Pemprov Sumut.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Jabar Apresiasi Sistem TPS3R Cimahi, Sampah ke Sarimukti Turun 120 Ton per Hari
Ia mengajak seluruh aparatur menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kekhusyukan, namun tetap menjaga profesionalitas.
Bagi ASN yang tidak berpuasa, Surya juga mengingatkan pentingnya saling menghormati dan menjaga suasana kerja yang kondusif.
Menurutnya, Ramadan justru menjadi momentum refleksi moral bagi aparatur negara. Nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab seharusnya semakin menguat, bukan melemah.
Baca Juga: Gagal Duduk di MK, Inosentius Samsul Ambil Peran Strategis di Danantara, DPR Soroti Prosesnya
Ujian Disiplin dan Loyalitas
Dalam pidatonya, Surya memperluas makna disiplin yang selama ini sering dipahami sebatas kehadiran tepat waktu.
“Disiplin bukan sekadar hadir tepat waktu, tetapi kesungguhan kita menyelesaikan pekerjaan dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, tantangan birokrasi saat ini bukan lagi soal regulasi, melainkan mentalitas kerja.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Film Komedi Indonesia Buat Ngabuburit, Dari Agak Laen sampai Kang Solah yang Absurd
Jika ASN hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban administratif, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak signifikan.
Sebaliknya, bila nilai dasar ASN, konsistensi, kesetiaan, dan kejujuran, diterapkan dalam keseharian, maka pelayanan publik akan meningkat secara otomatis.
Reformasi Birokrasi Harus Nyata
Surya juga menyinggung tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemerintah daerah, kata dia, dituntut adaptif terhadap perubahan.
Baca Juga: Kopdargab PMHB Bekasi Satukan 22 Komunitas, Perkuat Soliditas Jelang Anniversary dan Ramadan
Di era keterbukaan informasi, masyarakat bisa langsung menilai kualitas layanan pemerintah.
Karena itu, kolaborasi antar ASN menjadi penting. Loyalitas bukan hanya pada atasan, tetapi pada misi pembangunan daerah.
“ASN harus berkolaborasi, saling mendukung, dan berjalan dalam satu arah pembangunan demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Dini Hari di Kebayoran Baru, Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Sopir Diduga Mengantuk
Hari Kesadaran Nasional Sebagai Refleksi
Peringatan Hari Kesadaran Nasional, menurut Surya, bukan sekadar seremoni rutin. Momentum ini adalah pengingat bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Kepercayaan publik tidak bisa diminta, tetapi harus diraih melalui pelayanan yang konsisten.
Ramadan, dalam konteks itu, menjadi ujian sekaligus peluang. Ujian karena kondisi fisik mungkin menurun. Peluang karena nilai spiritual sedang dikuatkan.
Jika keduanya bisa diselaraskan, maka birokrasi tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berintegritas secara moral.
ASN Diminta Jadi Teladan
Di akhir arahannya, Surya mengajak seluruh ASN menjadikan bulan suci sebagai sarana memperbaiki etos kerja.
Bukan hanya bekerja untuk memenuhi target, tetapi bekerja sebagai bentuk pengabdian.
Sebab pada akhirnya, kualitas pelayanan publik akan menentukan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara.
Ramadan 2026 pun diharapkan bukan sekadar bulan ibadah personal, melainkan momentum kolektif memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. ***