POJOKSATU.id, SUMUT - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut belum bisa memastikan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) Covid-19 tahun 2020 yang menyeret nama Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan.

Diberitakan sebelumya, jika Alwi Mujahit Hasibuan ditahan bersama rekannya Robby Messa Nura.

Kasipenkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, mengatakan jika sejauh ini kasus yang menahan Kadis Kesehatan Sumut itu masih terus berlanjut.

Baca Juga: TAMBAHAN KUOTA Formasi PPPK Kabupaten Bogor, Pemkab LANGSUNG GERCEP Datangi Kemenpan RB, Pastikan Pengajuan 4000 Formasi DITERIMA

"Sejauh ini semua berproses dan ada atau tidaknya tersangka (baru) semua tentunya mendasar pada perkembangan penyidikan oleh tim pidsus, baik dari fakta BAP, dari tersangka ataupun fakta dari PPATK nantinya terkait aliran dana," ujar Yos A Tarigan, Jumat (22/3/2024).

Menurutnya, nantinya perkembangan penyidikan yang terus dilakukan terkait kasus ini akan disampaikan jika ada tersangka baru.

"Untuk itu jangan kiranya kita menafsirkan dulu, kita tunggu perkembangan dari tim penyidik, kesemuanya apabila ada informasi akan kita sampaikan," katanya.

Baca Juga: Masyarakat Antusias dengan Pasar Pengendalian Harga, Pemko Tebing Tinggi Akan Kembali Gelar pada April Mendatang

Yos juga menampik pemberitaan di beberapa media online, yang menyebut penyidik (Kejati Sumut) telah mengantongi sejumlah nama yang disebut-sebut penerima aliran dana dan atau turut serta pengelola dana APD, yakni inisial NC, AR, RT dan IS.

"Terkait hal ini, belum ada kita sampaikan. Karna belum terkonfirmasi ke bidang penkum hal tersebut. Kita tunggu bersama, mohon kiranya kita jangan menafsirkan," pungkas Yos.

Sebelumnya, Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap kedua tersangka yang diduga korupsi alat pelindung diri (APD) covid-19 tahun 2020.

Baca Juga: Panen Hujatan Gegara MV 'Easy', Agensi LE SSERAFIM Tegaskan Bakal Ambil Tindakan Hukum

Kasus ini bermula pada tahun 2020, telah diadakan pengadaan APD dengan nilai kontrak sebesar Rp39.978.000.000.

Salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana dalam penyusunan RAB yang ditandatangani oleh tersangka dr AMH diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai dalam RAB tersebut terjadi pemahalan harga/mark up yang cukup signifikan.

Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN (selaku pihak swasta/rekanan), sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut.

Baca Juga: Simak! Begini Lafal Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, dan Doa Bagi Penerimanya

Disamping itu, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5.

Adapun jenis pengadaan yang dilakukan berupa baju APD, helm, sepatu boot, masker bedah, hand screen, dan masker N95.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp24.007.295.676,80.

Baca Juga: 3 Bandit Spesialis Curanmor Dihadiahi Timah Panas oleh Tim Resmob Satreskrim Polres Serang

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ***