POJOKSATU.id, MEDAN – Peluncuran atau launching pelaksanaan tahapan Pilkada Sumut 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2025-2030 terkesan abal-abal dan tidak menghormati kehadiran partai politik peserta pemilu.

Acara launching tahapan Pilkada Sumut 2024 ini juga tidak dihadiri oleh jajaran Bawaslu Sumut sebagai pengawas pemilu di Sumatera Utara.

“Pidato Ketua KPU Sumut Agus Arifin tak menyebut sedikit penghargaan terhadap kehadiran para pimpinan partai politik peserta pemilu di Sumut,” kata Direktur Saksi Partai NasDem Sumut, Aulia Andri, kepada wartawan, Jumat (3/5).

“Ini jelas menunjukkan sikap kekananak-kanakan Ketua KPU Sumut dalam memimpin organisasinya,” katanya lagi.

Baca Juga: Inilah Susunan Pemain Indonesia vs Korea, Semifinal Uber Cup 2024, Ada Kabar Baik Buat Jorji

Aulia Andri menegaskan bahwa acara tersebut terkesan hanya menghamburkan uang negara saja tanpa memberikan manfaat apapun pada perkembangan demokrasi di Sumut.

Bahkan pelecehan terhadap partai politik peserta pemilu ditunjukkan dengan tidak dilibatkannya dalam acara tersebut.

Seolah-olah acara launching itu cuma acara internal KPU Sumut. Bahkan kehadiran Pj Gubernur Sumut, Kapolda Sumut serta perwakilan Kodam I/BB, hanya dipertontonkan gambar-gambar drone yang disebutkan menandakan tahapan Pilkada Sumut dimulai.

“Jadi ya ini memang acara abal-abal,” kata Aulia Andri yang juga Ketua Pengda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut ini.

Baca Juga: Pasangan Dadakan Jadi Penentu Kemenangan Indonesia atas Korea, Lolos Semifinal Thomas Cup 2024

Sementara itu, Pegiat Demokrasi di Sumut, Amir Hamdani Nasution juga menyayangkan pihak KPU Sumut yang terkesan mengabaikan partai politik peserta pemilu.

Undangan kepada partai politik memang disampaikan, tapi tidak mendapatkan porsi yang tepat.

“Padahal kan seharusnya parpol-parpol diajak untuk ikut meluncurkan tahapan ini ketika berada di panggung. Ini hanya jajaran KPU Sumut dan Forkopimda Sumut yang ada,” katanya.

“Agak lucu memang KPU Sumut mengemas acara itu,” kata Amir yang juga Ketua Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI).***