POJOKSATU.ID, SUMUT - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan kepada seluruh kadernya untuk tidak memasang dua kaki di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024.

Diketahui DPP PDIP menggariskan arah perjuangan politik di Pilkada tahun 2024 menempatkan pasangan calon yang diusung sendiri maupun koalisi dengan partai.

DPP PDIP mewarning seluruh kadernya, termasuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Sumut agar tidak berpihak kepada calon lain.

Baca Juga: Kasus Pemerkosaan Kakak dan Adik Hingga Hamil Hingga Melahirkan di Purworejo Mandek Sejak 2023, Polda Jateng Ketiduran?

"Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

Hal itu dikatakan Djarot dalam sambutannya, pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batu Bara, di Aula Pendopo Serbaguna, Jalan Simpang Dolok, Batu Bara, Minggu (27/10/2024) lalu.

"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat," kata Djarot.

Rakercabsus DPC PDIP Batu Bara dihadiri sekitar ribuan orang kader dan pengurus se-Batu Bara.

Baca Juga: ROKIMAN, Kepala Desa Wonua Raya yang Jadi Mediator Kasus Supriyani, Didampingi 100 PENGACARA dari APDESI, Hindari KRIMINALISASI KADES

Kemudian juga dihadiri pengurus DPP PDIP, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Zahir-Aslam Rayuda, dan seluruh pengurus dan jajaran DPC PDIP Batu Bara.

Djarot mengingatkan kepada TNI/Polri untuk untuk menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, untuk menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.

"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini," kata mantan Gubernur DKI itu.

Baca Juga: SOSOK Ini yang Buka Permintaan Uang Damai Rp50 Juta di Kasus Supriyani, Disebut ADA BUKTI REKAMAN Saat Tawaran, Akan DIPUTAR NYARING di Persidangan

"Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Karena ini, hanjatnya hidup rakyat Sumut. Biarkan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sebut Djarot kembali.

Djarot juga mengingatkan kepada Bawaslu untuk tidak pandang buku untuk menindak pelanggaran di Pilgub Sumut dan memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat, terhadap seluruh pelanggaran.

"Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," kata Djarot.

Baca Juga: Timses AMIN Thomas Lembong Ditangkap Kejagung, Ini Unggahan Anies Baswedan di Medsos X

Djarot mengimbau kepada masyarakat, untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini, hingga pemungutan suara nantinya. Jangan segan-segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.

Djarot menambahkan KPU jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024. "KPU jangan main-main. Kalau kejadian, di Desa segara dilaporkan dan bersuara," ucap Djarot. ***