POJOKSATU.id, PANYABUNGAN— Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis meminta Bupati Madina Saipullah Nasution mengevaluasi seluruh perkebunan di Kabupaten Madina.
Ketua DPRD meminta Bupati memberikan perhatian khusus kepada PT Rendi dan PT Palmaris yang saat ini kasusnya tengah mencuat dan menjadi perhatian publik di Madina.
“Palmaris harus menyelesaikan semua permasalahan yang mereka hadapi saat ini. HGU mereka belum jelas, padahal sudah belasan tahun di Mandailing Natal,” kata Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
“DPRD bisa saja mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan operasional PT Randi dan Palmaris,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Mantan Bupati Madina 3 Kali Dipanggil KPK, Walikota Psp 2 Kali, Status Mereka Dibeberkan Jubir KPK
Menurut Erwin, seharusnya perkebunan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
Erwin menilai banyaknya perkebunan di Madina seharusnya menjadikan masyarakat di sekitar perkebunan menjadi lebih baik dan sejahtera.
“Bukan malah menjadikan sesama masyarakat ricuh dan ribut,” jelasnya lagi.
Dikatakan Erwin, sudah banyak pengaduan yang mereka terima terkait perkebunan-perkebunan di Mandailing Natal.
Permasalahan itu mulai dari koperasi desa hingga permasalahan pembagian plasma.
“Banyak pengaduan dari masyarakat ke DPRD terkait perkebunan di Pantai Barat. Karena itu, Pemerintah, khususnya Bupati harus tegas dan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terkait keberadaan perkebunan itu," ungkap Erwin lagi.
Erwin pun menjelaskan, keberadaan perkebunan di Madina yang sudah sejak puluhan tahun lalu ini, tak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bahkan menurutnya banyak perusahaan perkebunan yang seolah menipu dan mengambil keuntungan dari masyarakat.
"Contohnya PT Palmaris, pemerintah harus pertanyakan HGU mereka. Kasihan masyarakat Pantai Barat, selalu dibenturkan dan dilaga oleh pihak perkebunan demi keuntungan mereka. Tanpa memperdulikan masyarakat," ucapnya lagi.