POJOKSATU.id, SUMUT - Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, Pemprov Sumatera Utara (Sumut) mengangkat tema pembangunan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud dan Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Tri Dewi Virgiyanti.

Baca Juga: Angkat Sultan Baru, Kesultanan Negeri Kotapinang Beri Gelar Kehormatan Kepada Bambang Soesatyo, Musa Rajekshah dan Istrinya

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, sebelumnya secara virtual mengatakan, Musrenbang ini merupakan momen penting dan strategis.

Ini merupakan tahun pertama dari RPJMD 2025-2029 yang akan ditetapkan di awal tahun 2025 dan merupakan tahun pertama RPJPD 2025-2045, yang nantinya akan ada empat proses tahapan dan ini merupakan tahun pertama.

“Jadi ini merupakan awal dari RPJMD dan RPJPD kita, dan tahun pertama bagi pemerintahan yang baru nanti untuk meletakkan pondasi menuju Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Restuardy.

Baca Juga: Pesawat Kargo Smart Air Belum Juga Ditemukan, Basarnas dan TIM Masih Melakukan Pencarian

Restuardy mengapresiasi capaian pembangunan Sumut di tahun 2023. Terutama capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% berada di posisi kedua tertinggi di pulau Sumatera, setelah Sumsel dan mendekati capaian nasional 5,05%.

Selain itu, tren kemiskinan Sumut di tahun 2023 yang menurun dan semakin baik 8,15%, berada di bawah nasional 9,36%.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023, Sumut berhasil menekan angka 5,89% dan menjadi 3 besar provinsi dengan TPT tertinggi dibandingkan 9 provinsi lainnya.

Baca Juga: Tarekat Naqsabandiyah Sumut Mulai Puasa Pada 10 Maret 2024, Malam ini Mulai Salat Tarawih

Nilai TPT Sumut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional 5,32%.

Tingkat Indeks pembangunan manusia (IPM) Sumut juga mengalami peningkatan dari 0,78 poin menjadi 75,13. tertinggi ketiga di wilayah Sumatera dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional sebesar 74,39.

Begitu juga gini ratio Sumut tahun 2023 berada di angka 0,309 lebih tinggi dari gini ratio Bangka Belitung, Sumbar dan Aceh.

Baca Juga: Istighotsah Kubro: Doa untuk Jawa Barat yang Kondusif, Aman dan Nyaman

Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan Bappenas sudah merumuskan dalam RPJPN bahwa wilayah Sumatera nantinya akan berperan lebih pada mata rantai bio industry dan kemaritiman, yang berdaya saing di kawasan barat Indonesia.

“Sumut telah kita rumuskan nantinya dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan sudah masuk dalam RPJPD di mana Sumut kita harapkan dapat berperan sebagai pusat bio industry, pariwisata di taraf global dan keragaman budaya,” kata Tri.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumut juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di Sumut, dengan memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota terbaik di Sumut.

Baca Juga: Tangis Dewi Perssik Pecah saat Lamaran, Akui Trauma Menikah dan Ragu Menerima Rully, Butuh Waktu untuk Saling Mengenal

Selain itu, dilakukan penandatanganan bersama komitmen rembuk stunting, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sumut tahun 2025. ***