POJOKSATU.id, LABURA - Akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) diwarnai berbagai catatan dari saksi partai.

Hal tersebut disampaikan oleh saksi PDIP dan calon presiden nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.

Saksi PDIP menolak menandatangani hasil rekapitulasi untuk pemilihan presiden wakil presiden (PPWP) dan DPRD provinsi, saat akhir rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labura di Aekkanopan, Kamis (7/3/2024) dinihari.

Baca Juga: Siap-siap Tisu, Nonton Film 'Titip Surat untuk Tuhan' yang Tayang Hari Ini Penjelasan, Profil Pemain hingga Sinopsis Film Ada Disini!

"Kami tidak ikut menandatangani untuk hasil penghitungan suara PPWP dan DPRD provinsi. Untuk DPR RI dan DPRD kabupaten, kami menandatanganinya," ujar Sunaryo yang juga Ketua DPC PDIP Labura.

Namun untuk tiga jenis penghitungan tersebut, mereka memberikan catatan kejadian khusus. Hal itu juga akan menjadi bahan laporan pihaknya kepada pengurus partai di tingkat lebih tinggi.

Selain PDIP, Partai Gerindra melalui saksinya Yunus Lubis juga membuat catatan kejadian khusus untuk hasil rekapitulasi penghitungan suara DPRD kabupaten di daerah pemilihan L (dapil) Labura II.

Baca Juga: Mendagri yang Ngomong Langsung: Puluhan Ribu Satpol PP Segera Diangkat jadi ASN atau PPPK

Partai lain yang turut membuat catatan kejadian khusus adalah Partai Golkar melalui saksinya Baginda Anshari Sinaga.

Partai ini memberi catatan kejadian khusus untuk DPRD kabupaten yaitu di Dapil Labura I.

Sebelum memberikan formulir catatan kejadian khusus, pimpinan rapat pleno KPU Labura James Ambarita sempat mempertanyakan alasan para saksi mengapa membuat catatan kejadian khusus tersebut.

Baca Juga: Panen Hujatan Gegara Terlalu 'Menyerang' selama Kampanyekan Anies-Cak Imin, Komika David Nurbianto Minta Maaf

Karena menurutnya, catatan kejadian khusus itu diberikan jika persoalan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dalam rapat. Sementara, selain untuk sikap PDI Perjuangan terkait PPWP, pihaknya dapat memahami.

Namun untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten, menurut komisioner KPU Labura tersebut sudah dapat diselesaikan pada rapat pleno yang berlangsung hingga Kamis dinihari tersebut.

Rapat pleno yang berlangsung alot namun terkendali tersebut juga disaksikan langsung Ketua KPU Labura Adi Susanto, rekannya Mambang Desriandi, Darwin dan M Yusuf serta Sekretaris KPU Mhd Azmir Daulay.

Baca Juga: Sebanyak 2.230 Mustahik Kota Binjai Menerima Bantuan Sembako dari Baznas

Selain itu turut menyaksikan jalannya rapat pleno tersebut Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus dan rekannya Juskanri Sihaloho. ***