POJOKSATU.id – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada akhir 2025 meninggalkan dampak lanjutan yang serius.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi tajam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Desember 2025, setelah sebelumnya ketiga provinsi tersebut justru mengalami deflasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa lonjakan inflasi ini tidak lepas dari gangguan distribusi dan pasokan pangan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir November 2025.

Baca Juga: Viral! Sekolah Mulai Kembali, Guru Harus Berjuang Melewati Derasnya Arus Air Pasca Bencana

“Efek bencana hidrometeorologi menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas utama, terutama bahan pangan. Ini yang mendorong inflasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat pada Desember 2025,” kata Pudji Ismartini, dikutip Selasa (6/1/2025).

Dari Deflasi ke Inflasi Tinggi dalam Sebulan
Menariknya, ketiga provinsi tersebut sebelumnya mencatat deflasi secara bulanan pada November 2025.

Aceh mengalami deflasi 0,67 persen secara month to month (mtm), Sumatera Utara 0,42 persen mtm, dan Sumatra Barat 0,24 persen mtm.

Baca Juga: Pengungsi Bencana di Sumut Masih Terkonsentrasi di Tujuh Daerah, BPBD Lakukan Pemutakhiran Data

Namun situasi berubah drastis pada Desember 2025. Aceh mencatat inflasi bulanan sebesar 3,60 persen mtm dengan inflasi tahunan mencapai 6,71 persen year on year (yoy).

Lonjakan ini terutama dipicu kenaikan harga beras dengan andil inflasi sebesar 0,80 persen.

Selain beras, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi di Aceh antara lain bahan bakar rumah tangga sebesar 0,26 persen, minyak goreng 0,26 persen, telur ayam ras 0,24 persen, bawang merah 0,24 persen, serta nasi dengan lauk 0,15 persen.

Baca Juga: Beasiswa Türkiye Burslari Scholarship 2026! Tunjangan Besar dan Kuliah Gratis di Turki

Cabai dan Bawang Jadi Pemicu di Sumatra Utara
Sementara itu, Sumatra Utara mencatat inflasi bulanan sebesar 1,66 persen mtm dan inflasi tahunan 4,66 persen yoy.

Kenaikan harga cabai rawit menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,41 persen.

Komoditas lain yang ikut mendorong inflasi di Sumatra Utara adalah bawang merah dengan andil 0,24 persen, kelapa 0,14 persen, daging ayam ras 0,13 persen, emas perhiasan 0,09 persen, serta kacang panjang 0,07 persen.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Soroti AS Serang Venezuela, Singgung Dunia Seolah Tanpa Pengawasan PBB

BPS menilai lonjakan harga ini berkaitan erat dengan terganggunya jalur distribusi akibat banjir dan longsor yang sempat memutus akses transportasi di sejumlah daerah sentra produksi.

Harga Pangan Tekan Warga Sumatera Barat
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Barat. Provinsi ini mencatat inflasi bulanan sebesar 1,48 persen mtm dan inflasi tahunan 5,15 persen yoy pada Desember 2025.

Bawang merah menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar sebesar 0,22 persen, disusul cabai rawit 0,18 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,10 persen, kangkung 0,09 persen, dan emas perhiasan 0,09 persen.

Baca Juga: Status Rapel Gaji Pensiunan 2026, Ini Penjelasan Resmi Taspen dan Pemerintah

“Secara umum, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut,” ujar Pudji.

Cuaca Ekstrem Jadi Akar Masalah
BPS juga memaparkan bahwa cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh kemunculan bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto.

Kedua siklon ini meningkatkan curah hujan dengan intensitas sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dampaknya tidak hanya banjir bandang dan longsor, tetapi juga kerusakan lahan pertanian, terhambatnya distribusi logistik, hingga naiknya harga bahan pangan di pasar.

Baca Juga: CPNS 2026 Jadi Momentum Emas Fresh Graduate, Ini Syarat, Cara Daftar, dan Tahapan Seleksinya

Jika ditarik ke konteks lebih luas, lonjakan inflasi ini menunjukkan bagaimana bencana alam kini tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga langsung memukul stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pemerintah daerah dan pusat pun dituntut bergerak cepat menjaga pasokan pangan agar gejolak harga tidak berlarut-larut. ***