POJOKSATU.id - Sejumlah akademisi di Medan, Sumatera Utara, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emission 2060.
Ini salah satu program yang diapresiasi ialah pengembangan bahan bakar campuran etanol, yakni Pertamax Green 95.
Akademisi dan Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai pengembangan industri etanol tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat masyarakat.
“Pengembangan etanol itu bukan hanya soal industri besar. Masyarakat kini mulai bergairah kembali menanam tanaman yang bisa diolah menjadi etanol,” ujar Gunawan dalam diskusi bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Medan, Selasa, 11 November 2025.
Baca Juga: Detik Detik Mahasiswi Unpak Terjatuh dari Lantai 3 Usai Ujian, Begini Kronologi Lengkapnya
Menurut Gunawan, penguatan sektor ini dapat menstabilkan harga berbagai komoditas pertanian seperti tebu, singkong, jagung, dan bongkol jagung yang selama ini memiliki nilai jual rendah.
Dengan melibatkan petani, pengepul kecil, dan pelaku UMKM, rantai ekonomi lokal dinilai bisa tumbuh lebih inklusif.
Pertamax Green 95, yang mengandung 5 persen bioetanol (E5), telah dikomersialkan oleh Pertamina Patra Niaga sejak dua tahun lalu. Produk ini menggunakan bahan baku dalam negeri dari molase (tetes tebu) yang diolah menjadi bioethanol fuel grade oleh pemasok lokal di Mojokerto, Jawa Timur.
Baca Juga: BRImo Tembus 44,4 Juta Pengguna, Transaksi Harian Capai Rp25 Triliun
Gunawan menegaskan, peningkatan penggunaan etanol akan berdampak langsung pada efisiensi fiskal negara karena menekan impor energi.
“Kalau kandungan etanol dinaikkan, impor energi bisa berkurang. Anggaran yang biasanya tersedot untuk impor bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar energi Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, yang menilai rencana pemerintah menaikkan campuran etanol dalam BBM dari 5 persen menjadi 10 persen pada 2025 sebagai langkah strategis.
“Penambahan 10 persen etanol dalam BBM sangat realistis dicapai, asalkan pemerintah serius dan dukungan pendanaan kuat,” kata Warjio.
Baca Juga: 4.000 PPPK Donggala Belum Terima Gaji, Pemprov Sulteng Gunakan DBH untuk Bayar Hak Pegawai
Ia mendorong agar Sumatera Utara dijadikan salah satu sentra produksi bahan dasar etanol seperti halnya Jawa Timur. Menurutnya, penguatan riset dan pembangunan sumber daya menjadi kunci agar potensi daerah bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Kita perlu memperkuat pusat riset dan pengembangan. Selama ini lumbung etanol masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Jika riset diperluas dan bermitra dengan universitas, sumber-sumber baru bisa ditemukan di berbagai daerah,” jelasnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik USU, Fredick Broven Ekayanta, menilai kebijakan etanol juga harus dilihat dari sisi tata kelola dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Antam Perluas Jangkauan Lewat Bullion Bank, Optimistis Penuhi Kebutuhan Emas Nasional
“Kondisi geografis kita mendukung produksi etanol. Petani dan pekebun punya sumber daya yang memadai. Kalau pemerintah memberi subsidi secara masif, efek ekonominya bisa luar biasa,” ujarnya.
Namun Fredick mengingatkan, pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan korporasi besar.
“Jangan sampai industri etanol dikuasai pengusaha besar lagi. Kebijakan energi terbarukan ini seharusnya pro rakyat dan memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung,” tegasnya.
Program Listrik Desa Dorong Pemerataan Ekonomi dan SDM
Masih dari diskusi yang sama, para pakar juga mengurai soal pemerataan akses listrik, yang merupakan bentuk keadilan energi sebagaimana visi Asta Cita.
Baca Juga: 1,1 Juta Honorer Berpeluang Jadi PNS, BKN Tegaskan Verifikasi Data Terus Dipercepat
Gunawan Benjamin menilai masuknya listrik ke desa mendorong aktivitas UMKM, efisiensi biaya, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
“Listrik akan menghidupkan pelaku UMKM, meningkatkan kualitas SDM, dan mengubah pola konsumsi di desa. Ini yang harus terus digalakkan,” ujarnya.
Gunawan menilai pemerintah bisa memanfaatkan energi lokal untuk mencapai elektrifikasi 100 persen, seperti membangun PLTMH di daerah berair atau memberi insentif panel surya bagi rumah tangga di wilayah terpencil.
Warjio menambahkan, elektrifikasi harus diiringi penggunaan energi terbarukan berbasis potensi daerah.
Ia mencontohkan pembangkit mikrohidro di Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai praktik ideal pemanfaatan energi lokal.
Fredick Broven Ekayanta mengungkapkan, program elektrifikasi 5.758 desa akan membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat akses pendidikan.
Dengan rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83 persen pada akhir 2024, pemerintah menargetkan 100 persen wilayah teraliri listrik pada 2029.
“Masuknya listrik dan internet ke desa akan mempercepat pembangunan SDM serta membuka konektivitas ekonomi baru,” ujarnya. ***