POJOKSATU.id, MEDAN-Pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dari Hassanudin ke Agus Fatoni mendapat kritikan tajam. Adalah Gabungan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu yang menolak, karena diduga sarat kepentingan politik demi kepentingan Pilgub Sumut 2024.
Gabungan Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa 25 Juni 2024, dengan tuntutan menolak pergantian Pj Gubsu.
"Menolak Saudara Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara yang kami duga sarat akan kepentingan Politik," ujar Ketua Umum JMI-SU, Irwandi Pratama memimpin aksi.
Dia menilai banyak putra-putri daerah asal Sumut yang lebih layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pj Gubernur Sumut.
Baca Juga: Kerugian Akibat Kebakaran KPU Labura Capai Rp500 Juta, Berpotensi Mengganggu Tahapan Pilkada 2024
"Kami menolak orang luar menjabat sebagai Pj Gubernur di Sumatera Utara. Saudara Agus Fatoni selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan dikabarkan banyak lalai akan tanggungjawabnya. Hal ini, kami khawatirkan pembangunan di Sumatera Utara semakin memburuk," tukasnya.
Bahkan, Irwandi menduga bahwa Agus Fatoni selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sumsel dikabarkan melakukan penggelembungan harta dengan menyalahgunakan jabatannya.
"Serta melakukan dugaan jual beli jabatan," serunya dalam tuntutan aksi.
Ketua PB HM IKLAB Raya, Irham Sadani Rambe, salah satu pimpinan aksi menyratakan pergantian Pj Gubsu dari Hassanudin kepada Agus Fatoni selain sarat politik, juga tidak tepat orang luar yang menjadi Pj Gubsu.
Namun, Irham tidak menjawab spesifik maksud dari kalimat sarat politik tersebut. "Kita tidak ingin mengatakan atas nama siapa, mungkin teman-teman media tau atas nama siapa, pokoknya kita tidak ingin demokrasi di Sumut diobrak-abrik," tandasnya.
"Orang yang tidak paham tentang daerah kita, masa mau kita jadikan pemimpin. Itu tidak mungkin. Sebenarnya ini tidak perlu kali saudara Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut. Pokoknya banyak hal yang kita duga, karena beliau track record-nya kurang baik sebagai Pj Gubernur Sumsel," tuturnya.
Aksi para pengunjuk rasa akhirnya diterima Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung.
"Saya datang menerima adik-adik, kami akan menerima semua apa yang menjadi keluh kesah yang tadi disampaikan ke kami. Sekali lagi semua aspirasinya, nanti akan kami terima," ujar Poppy.
Baca Juga: RPP Manajemen ASN Uji Publik Kedua, Ini Bocoran Isinya, Ada Magang dan Job On Training
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melantik Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut di Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi Pj Gubernur Sumut menggantikan Hassanudin yang diberi manah ebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga dilantik ada momen yang sama.
Agus Fatoni menyatakan siap melanjutkan roda Pemerintahan Provinsi Sumut, ini sesuai dengan arahan Mendagri, Pj Gubernur Sumut memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Salah satu yang menjadi tugasnya adalah memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 berlangsung dengan baik.
“Selain itu, sesuai dengan arahan Mendagri juga, tugas Pj Gubernur Sumut diharapkan juga segera bisa mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan program prioritas lainya,” ujarnya.
Agus menilai sebagai seorang ASN, dirinya siap menjalankan tugas yang diberi. “Pergeseran atau perpindahan itu bisa dilakukan termasuk Pj Bupati, Walikota termasuk Pj Gubernur, hari ini saya diberikan amanah untuk bisa menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Sumut,” jelasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Agus Fatoni pantas menjadi Pj Gubernur Sumut, karena memiliki pengalaman yang mumpuni. Terlebih Agus pernah dua kali menjadi Pj Gubernur, yakni di Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan.
Agus juga merupakan seorang Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
“Beliau sudah pernah menjadi Pj yang cukup matang, pertama Sulawesi Utara, Sumsel, sekarang naik kelas dikitlah di Sumut, pengalaman akan bertambah, ditambah lagi ada event besar, ada PON yang akan dilaksanakan September," sebutnya.
"Oleh karena itu kita tidak ingin ambil risiko, orang yang pengalaman jadi Pj dua kali dan mengerti tentang keuangan daerah, karena PON ini masalahnya banyak tentang keuangan,” tegas Tito. ***