POJOKSATU.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi 2025 dengan sejumlah indikator yang menunjukkan tren positif.
Namun, di balik angka tersebut, tantangan pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Sumut, Bobby Nasution menyampaikan penurunan angka kemiskinan dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025.
Baca Juga: VIRAL Halalbihalal Berubah Panas! Bupati Lebak Bongkar Masa Lalu Wabup Soerang Mantan Napi
Artinya, sekitar 87.760 jiwa keluar dari kategori miskin.
Meski begitu, penurunan ini belum tentu dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki akses terbatas terhadap lapangan kerja dan layanan dasar.
Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 72,29 persen pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang masuk ke dunia kerja.
Menariknya, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas pekerjaan yang tersedia. Apakah pekerjaan tersebut layak dan berkelanjutan, masih menjadi tantangan.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut naik dari 75,76 menjadi 76,47.
Kenaikan ini menandakan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Baca Juga: Belanja Pegawai Tembus 42 Persen, Bupati Kolaka Pastikan PPPK Tetap Aman
Namun, peningkatan IPM yang relatif kecil menunjukkan bahwa percepatan pembangunan manusia masih perlu didorong lebih agresif.
Sementara itu, PDRB per kapita juga mengalami peningkatan hingga Rp72,62 juta pada 2025.
Secara angka, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam tiga tahun terakhir.
Namun, dalam konteks masyarakat, peningkatan pendapatan per kapita belum tentu sejalan dengan daya beli, terutama jika harga kebutuhan pokok ikut meningkat.
Baca Juga: TPG Guru Sering Telat Cair, Sistem Baru di 2026 Belum Jawab Masalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut ditargetkan Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi 92 persen dari total Rp12,5 triliun. Pemerintah menegaskan fokus pada efisiensi dan efektivitas anggaran.
Langkah ini dinilai penting, tetapi tetap harus diimbangi dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. ***