POJOKSATU.id, PANYABUNGAN—Saat ini di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumut masih terdapat banyak jalan rusak milik Pemkab Madina baik penghubung antar desa maupun antar kecamatan.

Selain kondisi jalan yang rusak, puluhan desa di kabupaten paling ujung batas dengan Sumbar ini juga banyak desa yang belum dimasuki internet.

Menyikapi ini, Bupati Madina Saipullah Nasution memberikan penjelasan saat diwawancarai Pojoksatu.id, Kamis (19/6) di sela-sela reses Ketua Komisi VIII DPR RI ke Madina.

Baca Juga: Dinonaktifkan, Kadis Pendidikan Madina Minta Inspektorat Periksa Korwil Natal Terkait Dugaan Pungli

Bupati mengaku sudah melakukan pengusulan ke Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) terkait desa-desa yang belum dialiri internet.

“Bulan lalu saya sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Komdigi. Ada 40 desa yang belum masuk internet. Dan sudah Zoom Meeting. Segera akan ditindaklajuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi,” kata Bupati.

Selain masalah desa yang belum dilayani internet, Saipullah juga menyebut sudah berkoordinasi dengan pihak PLN terkait desa yang belum dialiri listrik.

“Termasuk listrik yang tidak masuk ke beberapa desa, itu juga sudah kita ajukan ke PLN. Dan sudah di-followup PLN,”katanya.

Baca Juga: Sapi Simental Presiden Prabowo Dipotong di Kampung Halaman Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Madina

Menurutnya, untuk masalah listrik yang belum masuk ke beberapa desa, ada banyak cara yang bisa ditempuh. Solusinya bisa dari dana desa untuk membangun PLTA mini semisal kincir air.

Kemudian membeli genset ukuran kecil yang bisa dialokasikan dari dana desa. Dan tentu paling mudah kerjasama Pemkab Madina dengan PLN dalam membangun jalan dan sarana lainnya demi mendukung masuknya listrik.

Dalam wawancara ini, Bupati juga memberikan tanggapan mengenai banyaknya jalan rusak milik kabupaten di Mandailing Natal.

“Terkait jalan rusak, sudah masuk dalam program tahun ini. Ada 1800 Km jalan di Madina ini, 400 Km yang sehat dan 1400 KM lagi tidak sehat. Kita sudah ada daftarnya,” kata Bupati.

Menurut bupati, mereka akan menentukan skala prioritas dalam rencana pembangunan atau pengaspalan jalan-jalan yang rusak ini.

“Mana yang menjadi skala prioritas itu kita dahuulukan. Menyangkut masalah efisiensi tentu kita akan sangat selektif mana yang akan kita gunakan,”kata Bupati Madina.***