POJOKSATU.id - Aksi Kamisan Medan ke-121 kembali digelar di titik nol Kota Medan, 27 Agustus 2026. Massa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tuntutan 17+8.
Karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan hingga Sumatra menjadi salah satu isu utama yang disuarakan massa. Mereka mempertanyakan anggapan bahwa kebakaran hutan dan lahan semata-mata disebabkan faktor alam.
Koordinator Aksi Kamisan Medan, Hagana, menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kerusakan hutan untuk kepentingan kelompok.
Baca Juga: Tak Gunakan Fasilitas Pemkab, Kantor Baru PSI Jember Segera Dibuka, Jadi Kanal Pengaduan Masyarakat
“Karhutla terjadi setiap tahunnya. Kita patut curiga, ini merupakan kesengajaan. Merusak alam untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan Karhutla tidak boleh berhenti pada penanganan kebakaran semata. Massa juga mempertanyakan nasib lahan yang terdampak setelah kebakaran terjadi.
Hagana menilai, pola penanganan kasus karhutla selama ini kerap berakhir tanpa kejelasan sehingga menimbulkan kecurigaan mengenai kemungkinan adanya pihak yang mengambil keuntungan dari lahan terdampak.
“Memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hutan-hutan tersebut untuk nantinya dijadikan sebuah hal yang menguntungkan beberapa orang saja,” tutur Hagana.
Karena itu, Aksi Kamisan Medan mendesak pemerintah bertanggung jawab atas persoalan Karhutla sekaligus mempercepat penanganannya agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
Baca Juga: Demo 27 Agustus Memanas, Massa Terlibat Kericuhan dan Bakar Ban di Depan DPR
Massa juga mengkritik cara pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Mereka menilai penanganan Karhutla tidak cukup hanya ditunjukkan melalui berbagai klaim keberhasilan, tetapi harus dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Alih-alih Prabowo meminta maaf atas apa yang terjadi. Pemerintah justru hanya melakukan klaim sepihak bahwa semua sudah ditangani dengan baik yang justru kondisinya berbeda di lapangan,” tandasnya.
Aksi Kamisan Medan turut mengaitkan persoalan tersebut dengan bencana yang terjadi di Sumatra pada November 2025. Hagana menilai hingga kini masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana tersebut, meski pemerintah disebut telah melakukan penanganan.
“Sudahi semua intrik seperti ini. Masyarakat hanya butuh kepastian. Bukan janji dan beribu klaim,” kata Hagana.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Selain karhutla, massa Aksi Kamisan Medan ke-121 kembali menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hagana mempertanyakan keberlanjutan program tersebut di tengah munculnya kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali program tersebut dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dianggap lebih mendesak.
Sejak awal, Aksi Kamisan Medan disebut telah menyuarakan penolakan terhadap program yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dalam aksi kali ini, persoalan keamanan makanan kembali menjadi sorotan.
“Kami merasa tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan program yang terus memakan korban, program yang sebenarnya tidak benar-benar diperlukan oleh masyarakat kita pada saat ini. Kebutuhan yang lebih mendesak itu adalah Pendidikan gratis,” tukasnya.
Baca Juga: Ricuh, Massa Demo 27 Agustus Dobrak Gerbang DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata
Kembali Ingatkan Tuntutan 17+8
Isu lain yang kembali diangkat adalah tuntutan 17+8 yang muncul dalam rangkaian aksi besar pada Agustus 2025.
Bagi Aksi Kamisan Medan, momentum Agustus menjadi pengingat terhadap sejumlah tuntutan masyarakat yang dinilai belum benar-benar direalisasikan oleh para pemangku kebijakan.
“Ya, ini juga menjadi salah satu sorotan kami karena kan di Agustus, momen Agustus ini merupakan pengingat juga bagi teman-teman, bagi masyarakat bahwa di beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan Aksi Agustus yang cukup besar di beberapa daerah di Indonesia.”
Menurut Hagana, Aksi Agustus 2025 menjadi salah satu bentuk protes masyarakat yang berlangsung secara masif. Karena itu, Aksi Kamisan Medan ke-121 dimanfaatkan untuk kembali mengingatkan publik mengenai tuntutan yang hingga kini dinilai belum terpenuhi.
“Sampai saat ini juga belum pernah sama sekali benar-benar direalisasikan oleh para pemangku kebijakan kita. Padahal 17+8 itu merupakan agenda ataupun tuntutan yang berasal dari kebutuhan masyarakat,” tutupnya. ***