POJOKSATU.ID, SUMUT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 63,24 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
Belanja Pemerintah Pusat di Sumut sebesar Rp18,05 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp9,66 triliun, belanja barang Rp6,16 triliun, belanja modal Rp2,16 triliun serta belanja sosial Rp69,39 miliar.
Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) di Sumut sebesar Rp45,18 triliun, dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 2,51 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp27,43 triliun.
Baca Juga: Perkembangan Kasus Seleksi PPPK Langkat, Syah Afandin Diperiksa Polda Sumut
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,97 triliun, DAK Non Fisik Rp8,47 triliun, insentif fiskal Rp210 miliar dan Dana Desa Rp4,57 triliun.
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se-Sumut secara digital.
Pada kesempatan ini, Fatoni menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa fokus belanja pada APBN tahun 2025 difokuskan melalui pembuatan bidang pembangunan prioritas untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.
Baca Juga: INFOBRAND.ID dan TRAS N CO Anugerahkan Penghargaan Golden Brand of the Year 2024
“Belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan subsidi, serta perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih cepat sasaran dan berkeadilan. Sedangkan kepada kuasa penggunaan anggaran kepala satuan kerja di wilayah Sumatera Utara disampaikan Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti efisien dan efektif,” jelas Fatoni.
Oleh karena itu, Fatoni mengatakan kebijakan di tahun 2025 diarahakan untuk peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah kemudian pengembangan dan pembangunan sentra baru di daerah, mendorong pemerataan dan kesejahteraan.
Dilanjutkan dengan perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan lokal taxing power serta pengembangan pembiayaan inovatif.
Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, meningkatnya persaingan beserta pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, yang akan menggerus lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital.
Disampaikan juga, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045, kualitas SDM harus ditingkatkan, kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan mutu bagi anak sekolah harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Tinjau Pasar Akik Medan, Bima Arya Harapkan Stabilitas Harga Pangan di Sumut Terjaga
“Kita akan mendorong transformasi ekonomi, salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM. Program makan begizi gratis bertujuan untuk meningkatkan inti anak sekolah memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi peningkatan gizi anak sekolah, serta mewujudkan SDM yang sehat dan produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas, daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Terkait dengan hal tersebut, disampaikan juga sejumlah instruksi Presiden Republik Indonesia, yakni anggaran pendidikan melalui beberapa kementerian lembaga dan transfer ke daerah harus direview dan ditata kembali, khususnya yang dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana sekolah atau kampus dan untuk operasional sekolah.
Selanjutnya, anggaran infrastruktur transfer ke daerah agar dikaji kembali, diefisienkan dan dioptimalkan terutama yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, konektivitas komunikasi dan lainnya.
“Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta antar kementerian lembaga harus saling bersinergi penguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah siap bekerja keras menuju Indonesia emas menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPB Sumut Indra Soeparjanto mengatakan APBN merupakan instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.
Baca Juga: Kantongi Izin BPOM, Nasabah PNM Mekaar Sukses Bawa Usaha ke Level Baru
APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan dan krisis.
Peranan yang penting ini mengharuskan APBN terus menjaga kesehatan kredibilitas dan integritasnya agar tidak menjadi sumber masalah.
“APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik,” katanya.
Dia mengatakan perekonomian Sumut tumbuh sebesar 5,20% pada triwulan III tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional di 4,92%.
Baca Juga: Petaka Celana Dalam, Bocah 12 Tahun Disika Warga Gegara Dituduh Bu RT Maling 'Jeroan'
Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tirwulan III tahun 2024 berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar.
Sementara itu, angka inflasi Sumut tahun 2024 mencapai 1,49%, lebih rendah dari nasional 1,5%.
“Dengan pencapaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024, maka Sumatera Utara mampu melakukan akselarasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi,” pungkasnya. ***