Ingin Lapor PPN dengan Praktis, Klikpajak.id Memberi Anda Solusinya

Aplikasi Klikpajak by Mekari.
Aplikasi Klikpajak by Mekari.

POJOKSUMUT.com – Setiap tahun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik diwajibkan untuk melaporkan pajak. Bukan hanya pajak kendaraan bermotor atau yang lainnya.


Sebenarnya masih banyak juga pajak yang lain, termasuk lapor PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Apa saja hal yang harus kita ketahui untuk lapor PPN?

Apakah PPN itu?

PPN merupakan pajak yang bisa dikatakan paling sering bersentuhan dengan masyarakat. Hampir semua barang memiliki pajak PPN, sedangkan PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.


PPN ialah pajak tak langsung, di mana PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Regulasi PPN telah diatur dalam dalam UU Nomor 6 Tahun 1983. Tarif PPN sudah ditetapkan sebesar 10 %. Akhir-akhir ini, pemerintah melakukan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021.

Pada UU terbaru itu, tarif PPN naik menjadi 11 persen, ketentuan ini mulai diberlakukan pada 1 April 2022.

Lalu akan kembali naik menjadi 12% di tahun 2024. Sedangkan, pada ekspor dikenakan tarif 0%.

Pemerintah memAndang bahwa tujuan kebijakan kenaikan PPN adalah untuk optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Baca Juga : Apakah Sistem Absensi Kehadiran Online Dapat Tingkatkan Kinerja Karyawan? Berikut Ulasannya

Siapa Pemungut PPN?

PPN ialah pajak tak langsung. Artinya, yang berkewajiban memungut, menyetor, serta melaporkan PPN adalah para pedagang ataupun pengecer. Meski sebenarnya, pihak yang berkewajiban membayar atau dikenakan PPN ialah pembeli atau konsumen.

PPN dikenakan dan juga disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PKP sendiri dalam PPN adalah pihak yang wajib menyetor dan juga melaporkan PPN kepada negara.

Jika telah ditetapkan menjadi PKP, pengusaha ataupun juga perusahaan wajib memungut, menyetor serta melaporkan PPN yang terutang.

Dalam akumulasi PPN yang dipungut, ada dua skema yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

Lalu, pajak masukan adalah PPN yang dibayar saat PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Setiap tanggal di akhir bulan merupakan batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP itu sendiri. Kementerian Keuangan saat ini mewajibkan PKP untuk menggunakan faktur pajak elektronik atau e-Faktur guna menghindari penerbitan faktur pajak fiktif.

Karakteristik dari PPN

Karakteristik dari pemungutan PPN adalah sebagai berikut :

1. Pajak objektif yaitu pemungutan PPN berdasar objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pajak

2. Pajak tidak langsung secara ekonomis beban PPN juga bisa dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban untuk memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang ataupun jasa

3. Multi stage tax dilakukan secara berjenjang mulai dari pabrik sampai konsumen akhir

4. Pemungutan menggunakan faktur pajak sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut pajak harus mencetak faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN

5. Bersifat netral, yaitu di mana PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang ataupun di mana jasa dikonsumsi

6. Non-duplikasi, disebabkan karena dalam PPN adalah terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan

Baca Juga : Mengenal Sistem Payroll: Pengertian, Proses, Keuntungan, Manfaat dan Rekomendasi Softwarenya

Apa saja objek PPN?

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, pengenaan PPN telah diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN. Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) pada daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean
5. Pemanfaatan JKP luar daerah pabean pada daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud pada Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor BKP tidak berwujud pada PKP
8. Ekspor JKP pada PKP.

Selain itu, secara khusus PPN juga dikenakan pada :

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi dan atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri ataupun digunakan pihak lain.

2. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak.

Masukannya tidak bisa dikreditkan karena penghasilan BKP atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha ataupun perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, serta kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Apa saja yang bebas PPN?

Berdasarkan aturan yang berlaku sekarang, jenis barang yang tidak dikenai PPN merupakan barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil dari pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas

3. Makanan dan juga minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, ataupun sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan katering

4. Uang, emas batangan, dan juga surat berharga.

Baca Juga : Mengenal Aplikasi Simpeg: Definisi, Tujuan, Manfaat, dan Rekomendasinya

Berdasarkan ketentuan itu, yang termasuk barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

1. Minyak mentah dan gas bumi (tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat)

2. panas bumi

3. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit,andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas, tras, yarosi, zeolit, basal, dan trakkit

4. batubara yang belum diproses menjadi briket

5. bijih-bijih yaitu besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak, serta bauksit.

Kemudian adapun barang yang tergolong barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas yaitu:

1. beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, yaitu daging segar, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Selanjutnya, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai ataupun PPN yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :

1. jasa pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum, tenaga kerja, dan perhotelan.

kemudian, jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan uang logam, pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering

Setelah kita mengetahui segala aspek dalam PPN, mari kita pelajari tentang lapor PPN.

Apa itu lapor PPN?

lapor PPN adalah kewajiban yang dimiliki oleh seorang wajib pajak di negara kita, tidak hanya berkaitan pada pembayaran pajak saja. Tapi, tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang wajib pajak juga termasuk pada pelaporan pajak.

Ketika seorang pengusaha sebagai wajib pajak juga telah menetapkan sebagai seorang Pengusaha Kena Pajak, maka memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya. Lapor pajak tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Mari kita simak ulasan berikut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SPT Masa Lapor PPN yang harus dilaporkan oleh wajib pajak.

Penyampaian SPT Masa Lapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), umumnya dilakukan setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pada saat ini, ketentuan dalam melakukan pelaporan SPT Masa Lapor PPN harus dilakukan menggunakan e-Faktur Web Based.

Meski begitu, pihak PKP sebagai wajib pajak juga masih bisa untuk melakukan laporan dan pembetulan SPT Masa PPN pada fitur e-SPT atau e-Filing.

Tetapi, hal tersebut berlaku untuk masa pajak pada sebelum diberlakukannya e-Faktur 3.0, yaitu Masa Pajak pada Agustus 2020 dan masa pajak sebelumnya.

Untuk PKP yang menggunakan e-Faktur Client Desktop harus memperbarui agar bisa menggunakan fitur untuk e-Faktur 3.0. Caranya adalah dengan mengunduh dan memasang patch update dari aplikasi e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer Anda.

Setelah aplikasi e-Faktur Client Desktop diperbarui, maka PKP bisa mulai menikmati berbagai kemudahan dalam membuat Faktur Pajak. Bahkan, dalam penyampaian SPT Masa Lapor PPN yang bisa dilakukan dengan fitur prepopulated.

Selain memperbarui aplikasi e-Faktur dengan paling baru, Anda juga perlu memperhatikan apa saja yang dibutuhkan dalam SPT lapor PPN. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi dalam melaporkan SPT Masa PPN, meliputi:

Baca Juga : Mengenal Aplikasi Accounting Berbasis Web, Manfaat, Fitur dan Tips Memilihnya

Syarat Umum SPT Masa Lapor PPN

Secara umum, persyaratan untuk melakukan SPT Masa Lapor PPN, yaitu:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Memiliki Electronic Filing Identification Number dan sertifikat elektronik

3. Memiliki Faktur Pajak Masukan ataupun bukti pemotongan pajak

4. Memiliki Faktur Pajak Keluaran ataupun bukti pemungutan pajak

Syarat Khusus SPT Masa Lapor PPN

Selain persyaratan umum ada juga syarat khusus yang dibutuhkan untuk SPT Masa Lapor PPN. Sebagaimana yang telah dibahas sebelum ini, bahwasannya sejak diberlakukannya aplikasi e-Faktur 3.0, maka SPT Masa Lapor PPN wajib melalui e-Faktur.

Berdasarkan pada undang-undang perpajakan, SPT Masa Lapor PPN bisa disampaikan melalui saluran yang telah ditentukan oleh Ditjen Pajak. Kemudian untuk batas lapor SPT Masa PPN paling lambat dilakukan di akhir bulan berikutnya.

Hal tersebut berkaitan dengan proses tutup buku bagi suatu perusahaan yang pada umumnya dilaksanakan di setiap awal bulan.

Jadi sebelum waktu tutup buku, maka perusahaan masih bebas untuk mengubah faktur pajak jika terjadi kesalahan. Jika wajib pajak bersangkutan melaporkan kewajibannya namun melewati batas lapor yang telah ditentukan, maka akan terkena denda.

Setelah mengetahui aspek apa saja yang ada dalam PPN dan mekanisme dari lapor PPN, banyak sekali hal yang harus kita mengerti.

Klikpajak.id hadir dengan fitur terbaiknya yang dapat memudahkan Anda dalam melakukan lapor PPN.

Dengan menggunakan klikpajak.id Anda dapat menginput data otomatis dan hal ini dapat dilakukan tanpa upload CSV dengan e-Faktur Web Based Klikpajak.

Lapor PPN juga akan lebih praktis karena pelaporan SPT Masa PPN hanya dengan satu aplikasi saja. Ayo gunakan klikpajak.id agar lapor PPN Anda jauh lebih praktis dan mudah.***