Proyek LRT dan BRT di Medan Masih Tunggu Keppres

Ilustrasi Foto : net

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat dalam realisasinya. Sebab, proyek infrastruktur itu masih terganjal regulasi.


Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengakui Pemko Medan saat ini masih menunggu payung hukum proyek tersebut dari pemerintah pusat.

“Sampai kami rapat terakhir yang dihadiri pak Dirjen Perhubungan Darat dan wali kota (Medan), proyek tersebut menunggu Keppres (Keputusan Presiden) yang sedang disiapkan oleh Bappenas. Sebab, kalau tidak maka semua daerah selain Jakarta tidak akan bisa terealisasi,” ujar Wiriya baru-baru ini.

Diutarakan dia, Keppres tersebut mengatur tentang urban transport, khususnya berbasis rel. Seperti bagaimana pola dan seperti apa proyek pembangunan tersebut. “Karena regulasinya belum keluar, maka kemungkinan perencanaan yang sudah disusun mau tidak mau harus mundur,” kata Wiriya.


Ia berharap, Keppres ini segera diterbitkan, sehingga pada akhir tahun ini bisa dilakukan transaksi dengan kementerian terkait. “Kalau Keppres ini belum diterbitkan juga, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa,” cetusnya.

Menurut Wiriya, dalam pembahasan antara Pemko Medan dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, proyek ini masih terkendala masalah pembiayaan rolling stock atau sarana dan prasarana pendukung yang nilainya mencapai hampir separuh dari APBD Kota Medan. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi terletak pada struktur pembiayaan. Untuk itu, diminta pengadaan rolling stock kewajiban pemerintah pusat. Sebab, pembiayaannya terlalu tinggi.

“Pembiayaan rolling stock pokoknya harus pemerintah pusat yang membiayai. Pemko Medan tidak mau menggadaikan APBD untuk proyek tersebut,” kata Wiriya lagi.

Disebutkan dia, kemampuan fiskal (APBD) Kota Medan terbatas. Kalau tetap bertahan terhadap pembiayaan awal yang sudah diajukan sebesar Rp2,4 triliun lebih, jelas Pemko tidak mampu .

“Kalau sampai akhir tahun belum ada kesepakatan antara Pemko dengan pemerintah pusat soal pembiayaan itu, tentu harus diperpanjang waktu penyusunan proyek tersebut. Meskipun kita berkeinginan segera terealisasi. Akan tetapi, ini kan persoalan komitmen pemerintah pusat, kalau Pemko sudah komit tetapi dengan keterbatasan fiskal,” sebutnya.

Lebih lanjut Wiriya mengatakan, Pemko sudah mendesak kepada pemerintah pusat terhadap pembiayaan rolling stock supaya ditampung. “Kalau ini sudah diputuskan selanjutnya masuk ke tahap transaksi. Target kami kalau bisa diharapkan pada Oktober (2019),” tuturnya.

Dia menuturkan, pembangunan LRT dan BRT sudah mendesak di Medan. Dari hasil studi atau kajian yang dilakukan, pada 2024 kalau tidak ditangani apapun mulai sekarang maka lalu lintas berhenti dan tak bisa jalan. Sebab, jumlah peningkatan jalan dengan kendaraan sangat jauh perbandingannya. Oleh karena itu, inilah harapannya sebagai solusi persoalan kemacetan di Medan.

Ia menambahkan, secara keseluruhan proyek ini hampir menghabiskan anggaran mencapai Rp13 triliun. Pembangunan proyek yang ditargetkan awal rampung pada 2020 mendatang ini struktur pembiayaannya lewat pemerintah pusat dan KPBU atau melibatkan investor. “Struktur pendanaannya masih dibahas untuk dirumuskan berapa persentasenya. Namun yang jelas, dananya sebagian dari APBN dan KPBU,” tandasnya. (fir/pojoksumut)