Pemko Medan Tak Hadir, RDP Pengelolaan Pasar Peringgan Batal

Rapat Dengar Pendapat terkait pengelolaan Pasar Peringgan yang digelar Komisi C DPRD Medan batal digelar, karena pihak Pemko Medan tak satupun hadir, Senin (10/12/2018). Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengelolaan Pasar Peringgan yang digelar di Komisi C DPRD Medan batal digelar, Senin (10/12/2018) tadi.


Pasalnya, tak satupun perwakilan dari Pemko Medan hadir. Padahal, mulai dari Sekda Kota Medan, Bagian Ekonomi, Bagian Umum, Bagian Hukum, PD Pasar hingga Badan Pengawas BUMD diundang.

Namun, yang hadir hanya Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan, Anggota Komisi C Jangga Siregar dan beberapa pedagang.

Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengaku kesal dengan ketidakhadiran pihak eksekutif. Sebab, sudah jauh-jauh hari dilayangkan undangan untuk hadir tetapi tak juga datang tanpa memberikan keterangan.


“RDP ini yang kedua, tapi pihak eksekutif tak ada yang datang sehingga batal digelar. Apakah mereka lupa atau bagaimana, yang jelas tidak ada keterangan,” cetus Boydo.

Ia menyebutkan, karena batal maka RDP diagendakan pada Rabu (12/12/2018). Diharapkan eksekutif hadir dalam rapat.

“RDP lanjutan pada hari Rabu digelar pukul 13.00 WIB, nanti disitu akan disampaikan hasil rekomendasi terkait pengelolaan Pasar Peringgan, apakah tetap kepada pihak swasta (PT Parbens) atau tidak,” beber Boydo.

Lebih lanjut Boydo mengatakan, pengelolaan Pasar Peringgan yang diberikan kepada pihak swasta harus segera dikembalikan kepada PD Pasar.

“Pemko harus mengembalikan pengelolaan Pasar Peringgan kepada PD Pasar. Terbukti, sampai sekarang terus terjadi konflik antara pihak swasta dengan pedagang. Kalau dibiarkan terus seperti ini, bukan tidak mungkin masalah semakin besar. Mulai dari pedagang yang tidak nyaman berjualan, royalti masih terutang atau belum dibayar kepada PD Pasar dan bahkan mencuat isu kutipan yang harus dibayar pedagang dengan nominal yang sangat memberatkan,” tegasnya.

Menurut Boydo, pengelolaan pasar tersebut diberikan kepada pihak ketiga sudah menyalahi perda (Perda Kota Medan Nomor 23 Tahun 2014). Padahal, jelas-jelas Pasar Peringgan merupakan aset terpisahkan dari Pemko Medan. Artinya, pasar tersebut merupakan aset dari PD Pasar. Tapi kenapa, Pemko yang menguasai dan menyerahkan kepada PT Parbens untuk mengelolanya lewat kerja sama.

“Semestinya PD Pasar yang mengelola Pasar Peringgan karena merupakan asetnya. Terlebih, kita punya BUMD yang menangani persoalan pasar tradisional yaitu PD Pasar. Kalau memang perlu dikelola swasta, PD Pasar yang melakukan kerja sama bukan Pemko,” tukasnya. (fir/pojoksumut)