Pemprov Sulsel Lakukan Audit Kasus Stunting di Parepare

Pemprov Sulsel Lakukan Audit Kasus Stunting di Parepare
Pemprov Sulsel Lakukan Audit Kasus Stunting di Parepare

POJOKSULSEL, PAREPARE – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan pendampingan tim audit kasus stunting pusat atau provinsi dalam proses identifikasi dan penyeleksian kasus di Parepare.


Koordinator Bidang Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Provinsi Sulsel, Ihsan menjelaskan, audit kasus stunting (AKS) untuk identifikasi penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

“AKS dilakukan dengan cara melakukan beberapa tahapan selama seribu hari pertama kehidupan (HPK) mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, pasca persalinan dan anak dibawah dua tahun. Ini dilakukan supaya bisa diketahui penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan,” papar Ihsan.


Ihsan menjelaskan, kegiatan dilakukan diseminasi hasil kajian dan rencana tindak lanjut kepada lintas sektor terkait, dan melakukan evaluasi rencana tindak lanjut.

“Peran BKKBN provinsi dalam kegiatan AKS adalah memberikan pendampingan kepada tim AKS kabupaten/kota mulai dari pembentukan tim sampai evaluasi rencana tindak lanjut,” jelasnya.

Baca juga :

Rincian Lengkap Formasi PPPK Makassar, Maros, dan Sulsel 2022

KBKR BKKBN Provinsi Sulsel itu menyebut, tujuan pendampingan ini, yakni meningkatkan pemahaman tim AKS di daerah untuk identifikasi stunting melalui hasil elsimil dengan sumber data lainnya.

“Ini untuk memperkuat koordinasi tim dalam mendukung kelancaran kegiatan AKS. Sekaligus memfasilitasi penyusunan rencana kerja di daerah,” kata Ihsan.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Parepare sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Parepare, Pangerang Rahim mengatakan, kegiatan ini tujuannya adalah mempercepat penurunan angka stunting.

“Alhamdulillah angka stunting di Parepare menurun. Sekarang posisi 13,78 persen dan angka ini sudah di bawah target nasional diangka 14 persen pada tahun 2024,” ungkapnya.

Baca juga :

Pemprov Sulsel Suntik Rp30 Miliar Bangun Jembatan Kembar di Parepare

Pangerang Rahim menjelaskan, keberhasilan yang saat ini dicapai diharap dapat dipertahankan dan lebih giat lagi bekerja dalam mencapai target Pemkot Parepare di angka 10 persen di 2024.

“Masih ada sepuluh kelurahan masih di atas 14 persen diantaranya kelurahan Lapadde dari 863 sasaran, sebanyak 203 kasus stunting atau 26,06 persen. Kelurahan Labukkang zero kasus dari 305 sasaran. Kelurahan Mallusetasi ada 1 kasus dari 76 sasaran,” bebernya.

Pangerang Rahim berharap kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Parepare, untuk lebih pro aktif untuk melakukan pendampingan maupun edukasi ke masyarakat untuk penurunan stunting.

“Tujuan audit kasus stunting yang dilaksanakan hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi, mengetahui penyebabnya, faktor dan rekomendasi penanganan hingga pencegahan risiko,” tutup Pangerang Rahim.

(*/pojoksulsel)