Driver Ojol Makassar Unjuk Rasa Tolak Rancangan Permenhub

Sejumlah Driver Ojok Online Makassar saat menolak Rancangan Permenhub saat uji publik
Sejumlah Driver Ojok Online Makassar saat menolak Rancangan Permenhub saat uji publik

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menolak uji publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.


Menurut Ketua Solidaritas Driver Go-Jek Makassar (SDGM) Sulawesi Selatan Ibnu Hajar, dalam pasal 4 Rancangan Permenhub itu disebutkan pemberlakukan jam kerja delapan jam dan dua jam istirahat tidak sesuai. Pasalnya, order yang dibebankan perusahaan untuk top up 30 poin.

Apalagi, dalam penggodokan Rancangan Permenhub itu tidak melibatkan komunitas dari driver Makassar dengan membentuk tim 10 di Jakarta. Mereka menduga adanya permainan dalam penggodokan Rancangan tersebut.

“Kami menduga ada kepentingan orang pribadi, kenapa saya mengatakan demikian, sebab ini menjelang Pemilu legislatif dan presiden jangan sampai dengan adanya tim 10 mereka merekrut masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” kata Ibnu di Hotel Rinra Makassar, Senin (11/2/2019).


Selain itu, kata Ibnu, pemberian tarif Rp3.100 per kilometer untuk pengemudi hanya akan membuat driver di Jakarta lebih makmur. Sebab, kondisi Kota Makassar dan kota besar lainnya sangat jauh berbeda.

“Kalau itu disamaratakan maka berdampak besar. Okelah di Jakarta Makmur, tapi di Makassar memberlakukan tarif per kilometer, penumpang akan memilih kendaraan angkutan umum, tentu kembali lagi seperti dulu,” lanjutnya.

Menurutnya, dengan kondisi normal sekarang saja, sudah banyak penumpang yang mengeluhkan. Apalagi, jika batasan tarif atas dan tarif bawah serta pengaturan harga per kilometer hingga pembatasan jam kerja diberlakukan.

“Intinya Makassar menolak, tidak perlu ada uji publik disini. Kami tetap pada aturan awal tidak mesti diubah-ubah karena pada akhirnya akan merugikan kami bila tetap dipaksakan aturan itu diberlakukan, drafnya kami sudah baca disitu jelas merugikan kami,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, penolakan ini akan disampaikan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti.

“Kami kesini untuk melakukan uji publik. Kalau ada yang berbeda tolong disampaikan perbedaannya seperti apa, tadi penolakannya tidak perlu ada uji publik dan semua ditolak, mestinya ditulis detail pasal-pasal apa itu lebih baik dari pada harus demo,” kata Ahmad Yani.

Ahmad Yani menyebutkan, Rancangan Permenhub ini lahir dari komunitas driver transportasi daring sehingga dibuatkan. Sebab, Kemenhub sadar bahwa dalam penyusunan Rancangan harus dilakukan uji publik untuk penyempurnaan dengan melibatkan sejumlah komunitas dalam tim 10.

“Saya yakin apa yang kami buat bersama teman-teman yang ada di pusat belum sempurna, makanya ada kewajiban di dalam menyusun rancangan ini dilakukan uji publik. Ini murni atas tuntuan mereka sendiri di Jakarta. Kalau dihubungkan dengan Pemilu Pilpres dan Pileg tidak ada hubungannya,” tukasnya.

(muh aliyafid/pojoksulsel)