Kejagung Usut Proyek CPI, Kopel: Penegakan Hukum Harus Tegas

Center Point of Indonesia (CPI) Makassar

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan penyelewengan aset negara dalam pembangunan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI).


Informasi yang dihimpun POJOKSULSEL.com menyebutkan, tim intelijen Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat lingkup Pemprov Sulsel yang mengetahui dan terlibat secara teknis dalam mega proyek CPI.

Sebelumnya, sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisis Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada mega proyek yang dicetuskan pada era Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Direktur Kopel Sulawesi, Herman mengatakan, permasalahan utama proyek CPI ada pada perjanjian kerjasama antara Pemprov Sulsel dan PT Yasmin Bumi Asri (KSO Ciputra-Yasmin), di mana pada MoU tersebut Pemprov Sulsel menyerahkan pengelolaan lahan CPI dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) murni.


Dengan dasar MoU tersebut, pada lahan reklamasi pengembangan CPI, pemerintah daerah hanya memiliki hak seluas 50,47 hektare, sedangkan ratusan hektare lainnya digunakan oleh PT Yasmin Bumi Asri.

“Ini kemudian bisa diperjualbelikan, padahal dasarnya merupakan aset negara. Perlu diketahui, penimbunan untuk reklamasi dengan menggunakan dana APBD sudah dilakukan Pemprov Sulsel sejak tahun 2009 dan menggandeng PT Yasmin itu baru pada tahun 2013. Kalau melihat kondisi ini saja, Pemprov Sulsel pastinya dapat terlihat telah dirugikan,” terang Herman.

Terkait dengan kondisi tersebut, Herman berharap baik Kejagung maupun KPK dapat transparan dalam pengusutan dan penuntasan kasus tersebut.

“Jangan hanya ribut di awal, memanggil banyak orang terkait tapi ujung-ujungnya tidak jelas. Kami harap, penegak hukum baik kejaksaan ataupun KPK bisa tuntas dan tegas dalam penanganan perkara ini,” pungkasnya.

(kin/pojoksulsel)