Soal Petisi Saipul Jamil, Kongres Pemuda Indonesia Sindir Instansi Terkait, Begini Katanya..

Penyambutan kebebasan Saipul Jamil. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kongres Pemuda Indonesia sangat menentang adanya aksi penolakan terhadap Saipul Jamil  hingga muncul petisi di laman change.org yang berisi ajakan Boikot Saipul Jamil.


Petisi yang dialamatkan kepada Saipul Jamil itu dinilai sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Petisi ini bertentangan dengan undang-undang. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk berkembang secara layak,” kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/9/2021).


Menurut Pitra, banyak pihak yang gerah atas kembalinya Saipul Jamil ke layar kaca pasca bebas dari penjara. Bahkan aksi penolakan terhadap Saipul Jamil terus bermunculan.

Karena itu, Pitra menilai penolakan terhadap Saipul Jamil itu jelas merupakan bentuk main hakim sendiri yang mestinya penolakan tersebut merupakan domainnya pengadilan.

“Kami sangat menyesalkan tindakan-tindakan berbagai instansi yang main hakim sendiri yang semestinya adalah domain dari Pengadilan sesuai konstitusi Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

“Maka dari itu stop merendahkan seseorang dan mematikan harkat dan martabatnya,” tutur Pitra.

Seperti diketahui, kasus pencabulan Saipul Jamil terkuak di tahun 2016. Di malam terjadinya pencabulan, remaja pria berinisial DS diiming-imingi uang Rp50.000 oleh Saipul Jamil. Atas tindakannya itu, Saipul dijerat pasal 292 KUHP tentang pencabulan dan divonis tiga tahun penjara pada Juli 2017.

Saipul Jamil kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun majelis hakim memperberat hukumannya menjadi 5 tahun penjara
Saipul Jamil kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA dalam putusannya menolak PK Saipul Jamil dan tetap pada putusan PT DKI Jakarta.

Saipul Jamil juga terjerat ke dalam kasus suap. Hukuman penjara Saipul Jamil bertambah 3 tahun karena terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Rohadi, dengan uang sebesar Rp50 juta.

Vonis tersebut sebenarnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Oleh karena itu, Saipul Jamil harus menjalani 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana korupsi dan pencabulan yang dilakukannya.

(fir/pojoksatu)