Hina DPR Bisa Diancam 2 Tahun Penjara, Kiky Saputri Bingung : Kerjaanku Disuruh Roasting Pejabat

Kiky Saputri Covid
Kiky Saputri bela Marshel Widianto. Foto : Instagram/@kikysaputrii.

POJOKSATU.id, KOMIKA Kiky Saputri dibuat was-was dengan adanya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).


Dimana, RKUHP ini memungkinkan untuk menjerat orang yang menghina lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai komika, Kiky khawatir akan RKHUP itu menghambat kreativitasnya.

Apalagi, popularnya nama Kiky ke publik, lantaran awalnya karena keberaniannya me-roasting pejabat.


“Waduh gimana nih. Sedangkan kerjaanku disuruh roasting pejabat,” tulisnya singkat di Instagram Story-nya, Rabu (9/6/2021) malam.

Di unggahan itu, Kiky menyertakan satu artikel soal ancaman penjara bagi penghina DPR.

Seperti diketahui, di banyak kesempatan, Kiky mendapat apresiasi publik atas materi roasting-nya saat berhadapan dengan pejabat negara.

Sebut saja, video yang viral beberapa waktu lalu, ketika dia me-roasting politisi Gerindra Fadli Zon hingga Menteri dari kabinet kerja Presiden Jokowi periode 2014-2019.

Sejak itu, namanya melambung, dan kini tak sekadar komika tapi juga aktris di film Imperfect.

Bahkan, dia akrab dengan mantan menteri yang pernah di-roasting-nya yaitu Susi Pudjiastuti. Keduanya juga memiliki acara talkshow khusus.

Seperti diketahui ancaman penjara bagi penghina pejabat negara diatur dalam sejumlah pasal d Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, salah satunya di Pasal 353.

“Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Selanjutnya, penghina lembaga negara lewat media sosial juga bisa dijerat pidana. Bahkan, ancamannya lebih tinggi, yaitu dua tahun penjara. Hal itu tertuang dalam Pasal 354.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,” bunyi pasal itu.

Namun, dalam RKUHP ini juga dijelaskan, bahwa ancaman pidana penjara itu tidak berlaku, sepanjang tidak ada aduan dari yang merasa dihina.

RKUHP ini masih menjadi pro dan kontra di media sosial. (nin/pojoksatu)