Banding JPU Ditolak, Hukuman Jerinx Diperingan Jadi 10 Bulan

Nora mendampingi suaminya, Jerinx saat sidang tuntutan, kemarin. Foto : @kevinsandiarta via Instagram/@ncdpapl.

POJOKSATU.id, DENPASAR-KABAR bahagia datang musisi I Gede Aryastina alias Jerinx, dari lanjutan kasus hukumnya. Ini setelah vonis penjara yang semula 14 bulan kini diperingan jadi 10 bulan.


Hal tersebut terjadi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan dari gugatan atau banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap vonis 14 bulan yang diterima Jerinx sebelumnya.

Terkait putusan itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum JRX, yakni I Wayan “Gendo” Suardana membuat pernyataan menohok. Dia mengatakan, pertimbangan hukum tersebut dapat bermakna bahwa dalil memori banding JPU yang menyatakan vonis JRX di PN Denpasar terlalu ringan, telah ditolak.

“Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding bermakna bahwa dalil jaksa ditolak, karena dalil memori banding jaksa pada pokoknya kan minta agar hukuman JRX ditambah. Dengan pengurangan pidana penjara menjadi 10 bulan artinya memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Banding,” kata Gendo saat mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (19/1/2021).


Atas putusan tersebut, Gendo memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Selain memberikan apresiasi, Gendo memberikan catatan penting terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut.

Pertama, ia menyampaikan bahwa semestinya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar memutus JRX bebas. Karena, secara teori hukum JRX tidak terbukti melakukan ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

“Yang disampaikan Jrx adalah kritik sosial untuk kepentingan publik bukan ujaran yang diniatkan mendiskriminasi IDI,” ujar Gendo.

Kedua, Gendo menyampaikan bahwa IDI tidak termasuk kualifikasi dalam kategori Suku, Agama, Ras dan Antargologan (SARA), sebagaimana yang dinyatakan dalam UU ITE.

IDI, kata Gendo adalah lembaga publik. Gendo menambahkan bahwa pernyataan JRX tidak mempertentangkan 2 golongan atau lebih sehingga tidak memenuhi unsur “antargolongan”.

“Kalaupun kita sepakat dengan putusan MK bahwa kelompok profesi in casu IDI sebagai golongan, kan tidak ada lembaga lain yang dipertentangkan oleh pernyataan JRX, lantas di mana terpenuhinya unsur antargolongan? Ahli hukum pidana yang memberi keterangan di depan persidangan pun menyatakan unsur antargolongan harus terdiri dari 2 atau lebih kelompok atau lembaga, sehingga unsur ini tidak terpenuhi,” tegasnya.

Atas putusan tersebut, tim hukum akan menyampaikannya kepada JRX untuk menentukan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak.

“Kami konsultasikan ke JRX dulu,” tandasnya. (radarbali/JPC/pojoksatu)