Ketua PKS Benarkan Terima Proyek Padat Karya, Dugaan Gratifikasi Di DPRD Semakin Terang

ketua pks
Ketua Partai PKS Kabupaten Purwakarta, H.Moh. Arief Kurniawan, saat usai keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta.

POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Purwakarta, Arief Kurniawan, membenarkan dirinya mendapatkan aspirasi padat karya yang berlokasi di Desa Cijaya Kecamatan Campaka. Hal itu tentunya makin menguatkan adanya dugaan gratifikasi di DPRD Purwakarta.


Hal itu disampikan Arief saat usai di panggil kejaksaan negeri Purwakarta pada Selasa (24/01) lalu, berkaitan dengan dugaan badai gratifikasi di tubuh DPRD Purwakarta.

“Iya, itu kegiatan padat karya aspirasi saya. Namun, untuk besarnya anggaran padat karya tersebut,” ujar Arief, saat keluar dari kantor kejaksaan.

Pernyataan ketua PKS Purwakarta itu, semakin menguatkan bila di DPRD Purwakarta ada dugaan gratifikasi yang kemungkinan banyak melibatkan anggota DPRD yang diduga menerima kegiatan berupa padat karya.


Seperti diketahui isu badai dugaan gratifikasi yang bakal menghantam DPRD Purwakarta ini diawali dengan gagalnya sidang Paripurna perubahan anggaran pada tahun 2022 lalu, karena anggota DPRD yang hadir tidak kuorum 2/3 dari jumlah anggota dewan.

Adapun yang hadir saat sidang paripurna berjumlah 21 orang (faksi 21), sementara anggota dewan yang tidak hadir berjumlah 24 orang (faksi 24). Dari sinilah akhirnya muncul isu dugaan adanya Gratifikasi, isu dihembuskan seolah mereka yang tidak hadir saat paripurna yaitu faksi 24 dapat gratifikasi nominal sejumlah uang agar tidak hadir saat sidang paripurna.

Baca Juga : DPRD Bakal Dihantam Badai Gratifikasi, 21 Orang VS 24 Orang Dewan Beberapa Diantaranya Dipanggil Kejaksaan

Salah seorang anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Haerul Amin (faksi 24), hanya tersenyum saat menerima kabar tersebut. Dirinya punya alasan kuat kenapa tidak hadir saat sidang paripurna pada 14 September 2022 tahun lalu.

“Yang pertama waktu itu kita ada kegiatan partai, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat mewajibkan seluruh kader yang menjadi anggota dewan harus hadir. Sehingga kami anggota dewan dari fraksi Demokrat yang berjumlah 3 orang tidak bisa hadir,” kata Haerul, saat ditemui di kantor DPRD Purwakarta.

Kemudian alasan kedua, pembahasan masalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021 yang akan di Sidang Paripurnakan itu belum selesai dibahas sehingga bila di paksakan untuk di Sidang Paripurnakan kami anggap itu menyalahi aturan.

“Pembahasannya belum selesai dilakukan oleh Dewan, kenapa eksekutif harus ngotot melaksanakan sidang paripurna. Kalau pembahasannya sudah selesai, baru di sidang paripurnakan. Justru kami curiga kepada anggota dewan yang 21 orang dapat apa mereka dari eksekutif, sehingga mau melaksanakan sidang paripurna walaupun akhirnya gagal karena tidak kuorum,” jelas Haerul Amin.

Isu dugaan gratifikasi justru berbalik arah ke faksi 21, karena pemerintah melalui program kegiatan padat karya di dua dinas masing-masing nilainya 2 Miliar, sehingga jumlah anggaran padat karya itu sebesar 4 Miliar. (Ade Winanto / pojoksatu)