Bupati Purwakarta Sindir Bupati Sebelumnya, Pernyataan LHP BPK RI Lebih Tajam Buat Pemkab Purwakarta

bupati purwakarta
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika ketika memberikan pernyataan membandingkan dirinya dengan bupati sebelumnya saat acara gempungan di sukatani.

POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Ada yang menarik dari pernyataan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam acara gempungan beberapa waktu lalu, Anne menyindir Bupati sebelumnya entah siapa yang di sindir olehnya karena tidak jelas menyebutkan nama.


Bisa jadi yang disindir Dedi Mulyadi, Lily Hambali atau bahkan pamannya sendiri yang juga pernah menjabat sebagai Bupati yaitu Bunyamin Dudih. Sindiran itu di sampaikan di hadapan para kepala desa dan juga para kepala OPD yang hadir dalam acara gempungan tersebut.

Dalam video yang diterima pojoksatu.id, dalam sambutannya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta ini menyebutkan tentang masalah utang, pada masa jabatan Bupati sebelumnya.

“Dua taun pa kades, DBH jaman bupati baheula dua tahun te di bayarken. Jaman Ambu Anne mah can pernah DBH te dibayarken, leres te? (Dua tahun pak Kades, DBH Jaman Bupati Dahulu dua tahun tidak dibayarkan. Jaman Ambu Anne belum pernah DBH tidak dibayarkan, betul tidak?),” kata Anne Ratna Mustika dalam video tersebut, dihadapan para kepala Desa di wilayah Kecamatan Sukatani.


Terlepas dari itu semua, seyogyanya sebagai sosok Bupati yang berkuasa lahir dari kemenangan politik, tidak elok rasanya bila membanding-bandingkan kepemimpinan saat ini dengan masa lalu.

Seharusnya Anne lebih fokus pada masalah-masalah krusial yang lebih penting, terutama masalah kinerja para anak buahnya yang tidak beres dilingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga : Ini Jawaban Dedi Mulyadi, Salah Satu Dasar Gugatan Cerai Anne Yaitu ‘Syariat Islam’, Siapa Guru Ngaji Bupati Purwakarta?

Salah satu contohnya dengan besarnya temuan di LHP BPK 2021 yang mencapai puluhan milyar, di 19 OPD yang ada di Kabupaten Purwakarta hal itu mengindikasikan bahwa kinerja birokrasi manajerialnya buruk.

Berikut kami kutip salah satu pernyataan dalam LHP BPK 2021, yang menyatakan bahwa ada temuan puluhan milyar dari anggaran selama tahun 2021 setelah selesai melaksanakan pemeriksaan.

‘Dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor 31A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.’ BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan Pokok-pokok temuan sebagai berikut ;

1.Kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal sebesar RP.24.789.338.878,00. Pada 19 perangkat daerah.

Demikian bunyi temuan BPK 2021 pada pemerintah Kabupaten Purwakarta, hal itu sebagiamana isi dari LHP BPK 2021 setebal 920 haalaman yang diterima pojoksatu.id.

Daripada Bupati menyindir kepemimpinan pemerintah sebelumnya, sebaiknya Bupati lebih fokus kepada kinerja para anak buahnya akibat lemahnya pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. (Ade Winanto / pojoksatu)