Purwakarta Kolep Diambang Kebangkrutan, Bila Seluruh Honorer Diangkat Menjadi PPPK

PPPK
Foto ilustrasi para Honorer saat ikut tes PPPK.

POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Honorer atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bakal bikin kolep anggaran di Daerah bahkan mungkin terancam bangkrut.


Seperti yang terjadi di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, jumlah total pegawai Non ASN 6563 orang, yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bila semuanya diangkat menjadi PPPK anggaran di daerah bakal kolep.

Bukan tanpa alasan daerah bakal kolep ataupun diambang kebangkrutan, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kisarannya di angka 650 Milyaran, maka hanya cukup untuk menggaji PPPK.


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Asep Supriatna, membenarkan bahwa untuk PAD setiap tahunnya dikisiran angka tersebut.

“Untuk tahun ini target PAD kita 695 Milyar,” kata Asep, melalui sambungan seluller, Kamis (22/09).

Jumlah PAD tersebut bila secara kasat mata dibayarkan untuk PPPK, maka akan habis buat membayar gaji PPPK.

Baca Juga : Mencari Orang Ke Tiga Dibalik Keretakan Rumah Tangga Bupati Purwakarta dan Dedi Mulyadi

“Yah tinggal dikalikan saja, gaji pokok ditambah tunjangan dikalikan jumlah Non ASN (bila seluruhnya diangkat menjadi PPPK) kemudian di kalikan lagi tiga belas (bulan dalam setahun), maka PAD Purwakarta akan habis hanya untuk menggaji PPPK,” beber Asep, mengakhiri pembicaraan.

Seperti di ketahui, menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dadi Sadali, SE. Kp. MM, bahwa jumlah pegawai Non ASN di Kabupaten Purwakarta mencapai ribuan orang.

“Jumlah totalnya 6563 orang, tersebar di berbagai OPD yang ada di Kabupaten Purwakarta,” kata Dadi, kemarin Rabu (21/09) melalui sambungan seluller.

Baca Juga : Kisruh Di DPRD Purwakarta, Bikin Rakyat Bingung. Ternyata Gegara Ini

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, diatur tentang besaran pendapatan para PPPK. Kemudian dikatakan dalam pasal 3 perpres tersebut, PPPK dapat memperoleh kenaikan gaji secara berkala atau kenaikan gaji istimewa yang pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun besaran Gaji PPPK berdasarkan peraturan presiden tersebut sebagai berikut.
Berikut besaran gaji PPPK 2022 berdasarkan golongannya:

– Golongan I: Rp 1.794.900 – Rp 2.686.200,-
– Golongan II: Rp 1.960.200 – Rp 2.843.900,-
– Golongan III: Rp 2.043.200 – Rp 2.964.200,-
– Golongan IV: Rp 2.129.500 – Rp 3.089.600,-
– Golongan V: Rp 2.325.600 – Rp 3.879.700,-
– Golongan VI: Rp 2.539.700 – Rp 4.043.800,-
– Golongan VII: Rp 2.647.200 – Rp 4.214.900,-
– Golongan VIII: Rp 2.759.100 – Rp 4.393.100,-
– Golongan IX: Rp 2.966.500 – Rp 4.872.000,-
– Golongan X: Rp 3.091.900 – Rp 5.078.000,-
– Golongan XI: Rp 3.222.700 – Rp 5.292.800,-
– Golongan XII: Rp 3.359.000 – Rp 5.516.800,-
– Golongan XIII: Rp 3.501.100 – Rp 5.750.100,-
– Golongan XIV: Rp 3.649.200 – Rp 5.993.300,-
– Golongan XV: Rp 3.803.500 – Rp 6.246.900,-
– Golongan XVI: Rp 3.964.500 – Rp 6.511.100,-
– Golongan XVII: Rp 4.132.200 – Rp 6.786.500,-

Selain gaji pokok tersebut, para PPPK juga mendapatkan tunjangan-tunjangan yang sama seperti para ASN. Diantaranya mendapatkan tunjangan :
1. Tunjangan keluarga
2. Tunjangan pangan
3. Tunjangan jabatan struktural
4. Tunjangan jabatan fungsional
5. Tunjangan lainnya

Baca Juga : Mencari Orang Ke Tiga Dibalik Keretakan Rumah Tangga Bupati Purwakarta dan Dedi Mulyadi

Bila digabungkan antara gaji pokok dengan tunjangan maka diperkirakan setiap PPPK akan mendapatkan gaji di kisaran 6,5 – 7 juta rupiah setiap bulannya.

Dari jumlah total non ASN di Kabupaten Purwakarta kemudian diangkat menjadi PPPK, maka pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran 6,5 juta x 6563 x 13 hasilnya 554 Milyar lebih setiap tahunnya.

Karena untuk PPPK ini, gaji mereka ditanggung dari APBD daerah masing-masing. Bukan dari APBN pusat. Bila hal itu diterapkan, maka akan banyak daerah yang PAD nya kecil menjadi kolep bahkan mungkin bangkrut tidak bisa membangun. (Ade Winanto/pojoksatu)