Dedi Mulyadi Tidak Setuju Bila Tenaga Honorer Dihapus, Pelayanan Publik Bakal Ambruk

dedi mulyadi
Dedi Mulyadi saat ngobrol dengan tenaga honorer pegawai kebersihan baik pengangkut sampah maupun penyapu jalan.

POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Para tenaga Honorer di ujung tanduk bila rencana pemerintah menghapus tenaga honorer. Selain itu, pelayanan publik di seluruh negara ini kemungkinan akan terganggu.


Bila tenaga honorer di hapus, seabreg permasalahan dasar masyarakat negeri ini akan berdampak sangat besar. Sehingga rencana pengapusan harus dikaji ulang oleh pemerintah.

Demikian hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, merasa tidak setuju dengan masalah kebijakan pemerintah menghapus tenaga Honorer.

“Salah satu kepentingan dasar masyarakat kita yaitu kebutuhan pokok (Makanan), kesehatan dan pendidikan. Bila tenaga honorer dihapuskan, bagaimana nasib para honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang jumlahnya cukup banyak di seluruh negeri ini,” kata Dedi Mulyadi, saat dihubungi via seluller, Rabu (31/08).


Baik di pusat maupun di daerah, lanjut Dedi, banyak para pegawai honorer bekerja di sektor dasar kebutuhan hidup masyarakat. Seperti para penyuluh pertanian (kebutuhan pangan), para guru honorer (tenaga pendidik), para bidan desa (tenaga kesehatan), para THL pegawai kebersihan (penyapu jalan, pengambil sampah) dan para honorer-honorer lainnya.

“Bila tenaga honorer dihapuskan, pelayanan publik bisa ambruk,” tegas Dedi Mulyadi.

Baca Juga : Alur Dan Mekanisme Input Data di Aplikasi Pendataan Honorer 2022

Logikanya, para tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah itansi pemerintahan, ambil contoh petugas kebersihan yang setiap hari menyapu jalan atau pengkut sampah. Apakah para ASN baru yang menggantikan tenaga honorer mau menyapu di jalanan?.

“Apakah para sarjana yang baru lulus kemudian jadi ASN mau mengangkut sampah dipinggir jalan?, mau menyapu di pinggir jalan?. Walaupun ada, itu hanya sebagian kecil saja. Saya yakin itu. Kalau honorer saya yakin pasti mereka semua mau melakukan pekerjaan itu,” beber Dedi Mulyadi.

Belum lagi pelayanan-pelayan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, yang membutuhkan para tenaga honorer.

“Jadi intinya pemerintah perlu mengkaji ulang masalah rencana penghapusan tenaga honorer,” ujar Dedi.

Baca Juga : Tenaga Honorer Didata 2022 tapi Dihapus 2023, Kemenpan RB : Kau yang Memulai Kau yang Mengakhiri

Untuk itu, Dedi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyepakati melakukan kajian ulang dengan membuat Pansus, yang bertugas mengevaluasi berbagai problem kebijakan birokrasi.

“Semua problem kebijakan pemerintah yang memiliki implikasi pada lemahnya pelayanan dan menurunnya tingkat kinerja perlu di evaluasi. Rencana penghapusan tenaga honorer saya tidak setuju, kita akan dorong membuat pansus,” tegas Dedi Mulyadi mengakhiri pembicaraan. (Ade Winanto/pojoksatu)