POJOKSATU.id, JAKARTA— Usai bertarung di Pilpres 14 Februari 2024 lalu dengan pemenang Prabowo-Gibran versi KPU, Waketum PKB ini malah menyebut hubungan Muhaimin dan Prabowo tak ada masalah.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid alias Gus Jazil, karena nasib saja makanya Muhaimin Iskandar tak menjadi wakil presiden dari Prabowo.

Menurut Gus Jazil, hubungan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo terbilang sangat dekat. Bahkan, Jazilul mengklaim visi antara PKB dan Gerindra memiliki kesamaan.

Baca Juga: Tanggapi Keputusan Putrinya Lepas Hijab, Ridwan Kamil : Yang Terbaik Adalah Mendoakannya Agar Ia Selamat

"Hubungan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo sampai detik ini tidak ada masalah, di fraksi juga tidak ada masalah, kan karena nasib aja enggak jadi wakilnya Pak Prabowo," kata Jazilul, Minggu (7/4).

Gagal Bersama Anies Baswedan

Publik dibuat penasaran dengan arah politik PKB setelah gagal mengantarkan Muhaimin Iskandar menjadi wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Menjawab hal ini, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid alias Gus Jazil secara terang-terangan mengatakan partainya belum memiliki pengalaman di luar pemerintahan atau oposisi.

"PKB belum punya pengalaman untuk itu (oposisi). Nanti kita lihat, belajar dulu kan, soalnya PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan," kata Gus Jazil, Minggu (7/4) seperti dilansir rmol.

Baca Juga: Sosok Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution yang Tak Kunjung Batalkan SKTT Tenaga Guru 2023

PKB Belum Putuskan Oposisi

PKB hingga kini belum memutuskan sikapnya dan masih mempertimbangkan konsekuensi berada di dalam maupun luar pemerintahan.

DPP PKB belum memikirkan soal sikap politik mereka ke depan. Apakah bakal membangun kerja sama politik dengan beroposisi, atau memilih untuk ikut gabung dengan koalisi pendukung pemerintahan mendatang.

“Belum kepikiran sama sekali,” kata Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).

Baca Juga: Madinah Kafe

Huda menegaskan, saat ini partainya masih fokus di sidang MK.

“Yang jelas kami masih pada posisi menunggu proses, menghormati suara 40 juta yang memilih mungkin lebih, karena potensi ada kecurangan itu dan dinamika di MK luar biasa,” ucap Huda.

Ia berharap semua pihak ikut mengawal gugatan PHPU di MK dalam rangka menyelamatkan demokrasi di Tanah Air.

“Para saksi ahli sudah memberikan catatan yang cukup tebal banget soal adanya berbagai potensi kecurangan dan melukai demokrasi kita, kita tunggu betul sikap dari MK,” jelasnya.***