POJOKSATU.id, JAKARTA -- Debat ketiga capres yang dijadwalkan pada 7 Januari 2023 dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik diharapkan tak luput membahas persoalan perang dagang dunia.
Pasalnya, hal tersebut sangat penting agar membuat kebijakan ekonomi internasional tepat sasaran dan dapat memitigasi ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik luar negeri.
"Kandidat juga harus memiliki pandangan mengenai kebijakan dan strategi mitigasi ketahanan ekonomi Indonesia agar kuat dan durable (tahan lama)," kata Pengamat hubungan internasional, Arfin Sudirman, Rabu (27/12/2023).
"Seperti konflik Rusia dan Ukraina, kemungkinan konflik di Taiwan atau ancaman perang di kawasan lain, serta perlambatan ekonomi China dan negara-negara barat akibat perang dagang," sambungnya.
Baca Juga: Anies-Cak Imin Nggak Punya Duit Buat Bikin Alat Peraga Kampanye, Masuk Akal Nggak?
Selain itu, Arfin juga berharap para panelis di debat ketiga nanti mampu menggali pemikiran dan pandangan para kandidat capres mengenai isu panas.
Itu yang melibatkan Indonesia di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan China, baik di persaingan ekonomi maupun militer.
"Panelis juga harus mampu mengeksplorasi lebih dalam pandangan masing-masing kandidat mengenai posisi Indonesia yang dilematis di antara kedua negara kuat tersebut selama lima tahun yang akan datang," tuturnya.
Baca Juga: Kaget Pertama Kali Masuk HYBE, IU Puji Mewahnya Gedung Perusahaan Label yang Dirintis BTS Itu
"Karena kemungkinan isu ini akan tetap panas dalam lima tahun yang akan datang," ucap dia.
Sementara itu, sejumlah catatan telah disiapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, untuk dibawa dalam debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024.
"Catatannya pasti terkait dengan kondisi dunia saat ini, bagaimana dunia sudah semakin multipolar (mempunyai lebih dari satu kutub)," ucap Ganjar di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa malam (26/12).
"Kemudian orientasi masing-masing negara pasti akan disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya," sambungnya.
Catatan pertama terkait orientasi politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas-aktif.
Baca Juga: Alat Peraga Kampanye Sedikit, Timnas Amin Akui Tak Punya Duit untuk Bikin
Terutama terkait gagasan untuk mengadaptasi kepentingan nasional di dalamnya sesuai dengan perubahan seperti kondisi bonus demografi 2045 dan lainnya di sektor energi, pangan, dan perkembangan dunia digital.
"Maka, kita mesti memilah dan memilih," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Pertimbangan untuk memilah dan memilih itu adalah relasi-relasi dengan bangsa lain yang mesti didorong, lanjut Ganjar, termasuk dengan aktivitas politik bebas dan aktif Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia.
Kedua, bagaimana gagasan mengenai pertahanan negara untuk mengadaptasi kepentingan nasional di dalamnya.
Baca Juga: Makan 400 T
Seperti konflik di Laut Natuna Utara dan perbatasan lainnya dengan dunia yang ada di sekitar wilayah Indonesia.
Kemudian soal aktivitas Indonesia untuk menghadapi kondisi perang di beberapa negara yang belum selesai.
Ketiga, bagaimana pengoptimalan hubungan luar negeri dengan negara-negara anggota ASEAN bisa mengadaptasi kepentingan-kepentingan nasional di sektor pangan, energi, dan termasuk pertahanan.***