POJOKSATU.id - Pada level pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan perolehan suara di 7 provinsi.

Adapun 7 provinsi tersebut adalah Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Dari ketujuh provinsi itu, PDIP mendominasi dengan keunggulan di 4 provinsi yaitu, Kalimantan Barat, Bali, Jogjakarta, dan Kalimantan Tengah.

Baca Juga: Timnas Amin Instruksikan Saksi Daerah Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2024

Partai Golkar unggul di Sumatera Selatan, Nasdem unggul di Gorontalo dan Gerindra unggul di Bangka Belitung.

Sementara itu, terkait pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia, Migrant Care menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi.

Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta mengungkapkan, pihaknya menemukan fakta bahwa para diplomat di Kuala Lumpur berstatus DPK.

Baca Juga: Akui Jadi Pengacara Aden Wong di Tengah Hujatan Netizen, Ini Alasan Hotman Paris Membela Suami Amy BMJ Itu di

Hal ini dinilai aneh lantaran mereka jelas sudah berada di Kuala Lumpur.

Selain itu, ditemukan juga dugaan politik uang dan mobilisasi pemilih yang bahkan dilakukan secara terang-terangan di TPSLN.
“Kami bahkan menemukan ada yang ketika dia mencoblos membuat video untuk kemudian ditukar ringgit,” ungkapnya

Pada pelaksanaan PSU, lanjut dia, ditemukan kotak suara keliling (KSK) yang dikembalikan karena tidak ada penanggung jawab di lokasi. Sehingga akhirnya harus dikembalikan ke gedung WTC.

Baca Juga: Rekapitulasi Dari Sumatera Selatan Nambah Keunggulan Suara Prabowo-Gibran, KPU: Saksi Paslon 01 Tak Mau Tandatangani Formulir D

Kemudian, pada akhir waktu, sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia, dari 2.000 DPT di tiap TPS, yang datang hanya 6-10 orang. Untuk DPK hanya berkisar 200 otang DPK.

“Berdasarkan penuturan petugas KPPS, data kali ini sangat tidak equal antara DPT dan DPK, beda dengan 11 Februari yang masih menunjukkan saling mendekati DPT dan DPK,” paparnya.

Trisna Dwi Yuni mengakui, pihaknya sudah pernah menantang KPU RI untuk membuka data mana yang dimutakhirkan. Pasalnya, jika dilihat sejak awal jumlah DPTLN yang semula 491 ribu menyusut menjadi sekitar 62 ribu ketika dimutakhirkan.

Baca Juga: Hari Pertama Tarawih Geng Motor Sudah Resahkan Warga Binjai Barat, Satu Unit Sepeda Motor Terbakar

Ketidakakuratan data ini mengakibatkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 11 Februari lalu tidak terdaftar pada PSU.

“Tidak adanya data yang valid membuat WNI terkendala untuk melaksanakan PSU di Kuala Lumpur. Ini membuat hak konstitusional mereka secara tak langsung dihilangkan,” katanya.

Selain itu, Migrant Care juga masih menemukan banyak sekali data yang ketika dicek di DPT online melalui nomor paspor, namun tidak terdaftar.

Baca Juga: Tanggapi Kritikan Gus Miftah soal Aturan Speaker saat Tadarus di Bulan Ramadhan, Kemenag Sebut Sang Ulama Gagal Paham

Mereka justru terdaftar pada nomor NIK dan berisi DPT di masing-masing daerah dia tinggal di Indonesia. ***