POJOKSATU.id, MEDAN-- Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang damai di Sumut.

YRKI menyesalkan kasus hukum, dugaan suap, dan dugaan nikah siri yang menjerat oknum penyelenggara Pemilu 2024 di Medan, Dairi, Padangsidimpuan, dan Labusel.

“KPU dan Bawaslu sibuk terus dengan masalah hukum, kasus suap lah, kasus cewek lah. Gimana pilkada kita mau damai ini?,” kata Ketua YRKI, Amir Hamdani Nasution, ketika dimintai keterangannya mengenai dinamika pilkada di Sumut, Jumat (17/5).

YRKI dalam hal ini menyesalkan kasus hukum yang menjerat beberapa oknum penyelenggara Pemilu 2024 di Medan, Dairi, Padangsidimpuan, dan dugaan nikah siri oknum penyelenggara pemilu di Labusel.

Baca Juga: Terancam Dipolisikan Rizky Billar, Akun Instagram @Lestiforever Tak Gentar, Malah Beber Dugaan Suami Lesti Itu Pernah Selingkuh dengan Soraya Rasyid

Amir menambahkan, dalam mencapai tahapan pilkada damai di Sumut, beban utama tentu ada di penyelenggara pilkada. Penyelenggara pilkada diharapkan tetap berpegang kokoh pada asas kejujuran dan keadilan.

"Nah, kalau KPU dan Bawaslu sibuk terus dengan masalah hukum, kasus suap lah, kasus cewek lah. Gimana pilkada kita mau damai ini?,” katanya.

YRKI dalam hal ini menyesalkan kasus hukum yang menjerat beberapa oknum penyelenggara Pemilu 2024 di Medan, Dairi, Padangsidimpuan, dan dugaan nikah siri sesama penyelenggara di Labusel.

"Ada kekhawatiran bahwa kasus hukum yang dialami oleh oknum anggota Bawaslu Medan, oknum anggota PPK Medan Timur, dan oknum anggota KPU Padangsidimpuan tidak berdiri sendiri, melainkan sudah bagian dari kerusakan parah yang terjadi pada moralitas penyelenggara pemilu kita hari ini," ucap Amir Nasution.

Baca Juga: Tengku Dewi Dapat Laporan Soraya Rasyid Berhubungan dengan Andrew Andika sejak 2023, Host 'Uang Kaget' Diduga Selingkuh dengan Banyak Artis Beristri

KPU & Bawaslu Sumut diharapkan bisa lebih maksimal membina bawahannya di kabupaten/kota agar bekerja secara profesional, jujur, dan adil sehingga pilkada damai bisa tercapai.

"Kalau tidak cepat dibina bawahannya tersebut, ya ngapain saja KPU dan Bawaslu Sumut, iya gak," kata Amir Nasution.

Pada sisi lain, YRKI memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu Sumut agar lebih menggiatkan tahapan pilkada secara damai yang sedang berlangsung sampai hari H tanggal 27 November 2024, dan hingga selesai pada tahapan rekapitulasi selanjutnya.

"Dalam artian mendukung untuk perbaikan pilkada yang jujur dan adil. Ya, awak tengok saja kondisi tahapan Pilkada di Sumut hari ini, KPU Sumut saja kemarin memulai launching pilkada serentak boleh dibilang ecek-ecek koq,” katanya.

“Acara yang penting selesai, jadi itu barang, soal kualitas penyelenggaraan, ya urusan belakangan," ujarnya lagi.***