POJOKSATU.id - Konflik politik antara Presiden Jokowi dengan PDIP makin meruncing usai pernyataan politikus PDIP Adian Napitupulu.
Adian mengungkap bahwa PDIP menolak permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Penolakan PDIP untuk perpanjangan masa jabatan 3 periode itu lantas memicu sejumlah pihak yang tidak suka dan marah.
Baca Juga: Rekaman CCTV, Petugas Imigrasi Masuk Kamar Apartemen Bareng WN Korea lalu Ribut, Loh kok?
Penolakan itu pula yang kemudian membuat hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokwi merenggang.
Pernyataan Adian Napitupulu itu lantas dibenarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengungkap bahwa permintaan tersebut datang dari salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hasto juga menyebut bahwa hal itu didasarkan atas permintaan seseorang yang disebut 'Pak Lurah'.
Kendati demikian Hasto tidak mengungkap siapa identias menteri yang ia maksud itu.
Hanya saja Hasto mengutarakan bahwa permintaan itu juga disuarakan ketua umum sejumlah parpol.
Baca Juga: Kesaksian Tetangga Apartemen Metro Garden, Petugas Imigrasi dan WN Korea Ribut Dulu
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023.
"Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu," ucap Hasto.
Akan tetapi permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu ditolak PDIP.
Alasannya PDIP taat pada konstitusi dan menjaga demokrasi bangsa agar tetap sehat.
Baca Juga: Hasil 8 Besar French Open 2023: The Daddies Gagal ke Semifinal, Dihadang Pasangan China
PDIP kata Hasto adalah partai yang lahir dari semangat membangun demokrasi yang sehat dan taat konstitusi.
"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," tutur dia.
Politikus asal Jogjakarta ini juga menyebut bahwa upaya meloloskan perpanjangan jabatan presiden 3 periode dilakukan bukan saja meminta kepada PDIP
Baca Juga: Trauma Ratusan Petugas Meninggal Pada 2019 Lalu KPU Jabar Perketat Perekrutan KPPS Pemilu 2024
Tapi juga melalui sejumlah ketua-ketua umum parpol.
Lagi-lagi Hasto tak mengungkap ketum parpol yang ia maksud.
Hanya saja Hasto berani menjamin dan siap mmpertanggungjawabkan informasi yang ia peroleh tersebut.
Baca Juga: Mantan Hakim MK: Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, MK Tidak Punya Dasar yang Cukup Kuat
"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," tandasnya.***