POJOKSATU.id - Sejarah berdirinya PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep ternyata berawal dari obrolan para anak muda yang sedang berkumpul di suatu kafe yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir tahun 2014.

Sejarah berdirinya PSI tidak terlepas dari para anak muda yang hadir pada pertemuan tersebut, yaitu Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, serta dua anak muda lainnya hingga lahirlah PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep.

Pertemuan tersebut terjadi setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Baca Juga: Sejarah Berdirinya PDIP, Dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri dan Dikenal dengan Partai Banteng

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tentang reformasi partai politik dan mereka memiliki pandangan yang sama tentang situasi politik saat itu.

PSI didirikan secara resmi pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014.

Pada tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI secara resmi mengajukan surat pendaftaran sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM meminta DPP PSI untuk memenuhi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Baca Juga: Parpol Caleg Muda Terbanyak Ternyata Partai Garda Republik Indonesia, Nomor Dua PSI

Seluruh pengurus PSI di semua tingkat kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini untuk memastikan PSI lulus verifikasi Kementerian Hukum dan HAM yang diperkirakan akan dilakukan sekitar pertengahan tahun 2016.

Pada tanggal 7 Oktober 2016, PSI resmi menjadi Badan Hukum setelah lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM.

Partai ini menjadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum setelah Pilpres 2014.

Kaesang Pangarep sebagai pemimpin PSI dan merupakan putra dari Presiden Jokowi menawarkan gaya berpolitik yang baru, yaitu move on dan santuy.

Kaesang mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk berpolitik bebas dari ketegangan dan tidak saling menghujat apabila ada perbedaan pilihan.***