POJOKSATU.id, JAKARTA— Terjadi saling berbalas pernyataan antara Anies Baswedan dan Luhut Binsar Pandjaitan soal kritik.

Menurut Capres No 1 Anies Baswedan, kritik adalah proses pembelajaran dan momen menjelaskan sesuatu pada publik.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan menyindir pihak yang selalu mengkritik pemerintah dengan sebutan jelek. Luhut pun mempersilahkan yang mengkritik untuk pindah dari Indonesia.

Baca Juga: Resep Mango Sago, Takjil Kekinian Untuk Buka Puasa Ramadhan!

Anies Baswedan mengatakan, sebuah kritik yang datang dapat dijadikan proses pembelajaran.

Berdasarkan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun saat Mendiknas di era Jokowi, kritik yang datang padanya selalu dijadikan pembelajaran.

“Ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik,” ujar Anies di Depok, Jawa Barat, Jumat (15/3/2024).

Menurutnya, kritik yang diberikan kepadanya saat menjadi bagian pemerintahan adalah bahan untuk memberikan jawaban.

Baca Juga: Doa Hari ke 6 Bulan Ramadhan, Bukan Hanya Praktik Asusila, Hindari Segala Perbuatan Maksiat kepada Allah SWT, Hukuman Berat Kekal di Neraka

Dengan begitu, kritikan yang diberikan dapat dijelaskan lewat media dan dimengerti masyarakat.

“Seperti sekarang ini saya sedang ditanya media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan,” katanya.

“Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap, dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan kritik, sanggahan,” terang Anies.

Baca Juga: Deretan Fakta Ini yang Bikin Netizen Hujat Han So Hee dan Ryu Jun Yeol dan Lebih Memihak Hyeri

Menurutnya, kritik yang datang harus dilihat sebagai sebuah kesempatan atau momen untuk menjelaskan sesuatu pada publik.

“Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah,” ungkap Anies Baswedan.

Dia mengingatkan, terdapat tiga hal prinsip demokrasi, yakni kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah, pemilu yang adil jujur bebas, dan adanya ruang bagi oposisi.

Hal itulah yang menjadi pedomannya pada prinsip demokrasi.***